JAKARTA – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR, Moh Nizar Zahro menolak secara tegas Rancangan Undang-undang (RUU) Pengampunan Pajak Nasional. Dia menilai RUU tersebut ini tidak mendidik, tidak ada kesetaraan dan tidak adil bagi wajib pajak yang selama ini patuh membayar pajak setiap tahunnya.

“Di mana rasa keadilan dan kesetaraannya kalau pemerintah ingin memberikan pengampunan kepada wajib pajak yang tidak pernah membayar pajak,” kata Nizar di gedung DPR Jakarta, Rabu (7/10).

Sikap ini juga telah disampaikannya dalam rapat Baleg membahas RUU Pengampunan Nasional dan RUU KPK di Ruang Rapat Baleg DPR. RUU ini merupakan inisiatif DPR yang diusulkan oleh anggota Fraksi Golkar, PKB, PPP, dan PDIP.

Menurut politikus Gerindra tersebut, sampai saat ini pemerintah sangat pesimis bila dilihat dari target pajak sebesar Rp1.284 triliun, baru 45 persen yang tercapai. Karena itu Ia juga tak yakin dengan adanya pengampunan bagi seorang wajib pajak, maka ke depan mereka bisa menjadi patuh membayar pajak. “Tidak ada jaminan,” tegasnya.

Nizar menambahkan, alasan yang digunakan sejumlah fraksi di DPR selaku pengusul RUU Pengampunan Pajak Nasional ini juga diyakininya tidak akan efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak negara.

Sumber: JPNN

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Pengampunan pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, gerindra, golkar, kepatuhan membayar pajak, pajak, PDIP, pemutihan pajak, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, pengampunan pajak nasional, PKB, Politikus Gerindra Tolak RUU Pengampunan Pajak Nasional, ppp, tax, tax amnesty