JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ingin membentuk direktorat khusus yang bertugas mengawasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor minerba. Tujuannya agar instansi ini fokus mencegah penyelewengan pembayaran penerimaan negara sektor mineral dan tambang (minerba),

Direktorat khusus ini rencananya ada di bawah naungan Direktorat Jenderal (Dirjen) Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba). Artinya, direktorat yang diusulkan akan dipimpin seorang direktur.

Adhi Wibowo, Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bilang, wacana pendirian Direktorat PNBP karena kebutuhan mengawasi pemasukan negara dari sektor minerba. “Banyak yang mengemplang pembayaran royalti, juga ada yang melakukan transfer pricing, ini masalah besar,” kata Adhi kepada KONTAN, Minggu (18/10).

Namun sayang, Adhi belum mau menjelaskan secara detail siapa dan berapa nilai pengemplang pembayaran PNBP yang sudah terdata di Kementerian ESDM. Ia hanya bilang, pengawasan penerimaan negara sektor tambang harus diawasi khusus. Jika tak ada pengawasan khusus, Adhi khawatir terjadi kenaikan kasus penyelewengan. “Kami mengusulkan hal ini, tetapi belum disepakati Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan),” kata Adhi.

Perlu diketahui, transfer pricing yang dimaksud adalah penjualan batubara murah ke perusahaan afiliasi yang kemudian perusahaan afiliasi itu yang menjualnya dengan harga mahal. Untuk mencegah aktivitas ini perlu pengawasan khusus.

Adhi menjelaskan, aktivitas transfer pricing ini berpotensi menurunkan pendapatan negara. Maka itu, pihaknya mengusulkan adanya satuan khusus pengawasan untuk mengoptimalkan pengawasan izin usaha pertambangan yang dikeluarkan Dirjen Minerba.

“Saat mengeluarkan IUP Minerba, artinya kami berkewajiban mengawasinya. Mungkin saat ini pengawasan kurang maksimal, maka itu kami perlu ada Direktur PNBP di bawah tanggung jawab Dirjen Minerba,” jelasnya.

Sumber: KONTAN

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, direktur PNBP, Dirjen Minerba, harga mahal, kebijakan pajak, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kementerian ESDM, menpan, menteri pendayagunaan aparatur negara, pajak, pendapatan negara, penerimaan pajak, penjualan batubara, Peraturan pajak, perusahaan afiliasi, target pajak, tarif pajak, tax, transfer pricing, tunggakan pajak, wajib pajak