Dari total proyek yang masuk green book, 36% di antaranya dibiayai oleh kredit dari JICA

JAKARTA. Indonesia tengah bersiap menambah utang baru senilai US$ 3,88 miliar untuk membiayai proyek infrastruktur nasional. Setidaknya ada sembilan kreditur yang akan segera menekan perjanjian pinjaman alias loan agreement dengan pemerintah hingga Desember 2015.

Dalam daftar yang tercatat masuk ke dalam rencana prioritas pinjaman / hibah luar negeri atau green book 2015 itu, Japan International Cooperation Agency (JICA) memang poin terbesar dalam pemberian pinjaman ke Indonesia, yakni senilai US$ 1,4 miliar atau 36% dari total rencana utang pemerintah dalam green book. Kreditur terbesar lainnya, yakni Asian Development Bank (ADB) senilai US$ 856,9 juta, dan China (EximBank) senilai US$ 818,7 juta.

Wismana Adi Suryabrata, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas) mengatakan, rencananya pinjaman senilai US$ 3,88 miliar itu untuk membiayai 25 proyek. “Nanti pencairan pinjamannya bisa masuk mulai 2016 atau 2017,” katanya, Senin (19/10).

Rencananya, Jepang lewat JICA, akan meluncurkan pinjaman untuk empat proyek. Yakni, kegiatan konstruksi Mass Rapid Transit (MRT) yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan (Kemhub) sebesar US$ 19,2 juta.

Selain itu, JICA juga akan memberikan kredit untuk dua proyek PT PLN. Masing-masing ialah proyek engineering service pembangkit listrik panas bumi (PLTP) Hululais senilai US$ 6,57 juta, dan proyek transmisi Jawa Sumatera tahap II senilai US$ 629,14 juta.

Utang bertambah

Wismana menyatakan, hingga kini penandatangan loan agreement untuk 25 proyek yang masuk dalam green book masih dalam persiapan, dan belum ada terealisasi. Meski begitu, Bappenas tetap optimis penandatangan perjanjian pinjaman bisa dilakukan sebelum akhir 2015.

Dengan tambahan rencana utang US$ 3,88 miliar, potensi komitmen utang baik lewat bilateral maupun multilateral bisa naik menjadi US$ 19,57 miliar. Sebab, kini total nilai komitmen utang ke Indonesia US$ 6,13 miliar.

Menurut Wismana, secara keseluruhan porsi utang dari Jepang masih tetap tinggi, ketimbang negara lain dan lembaga multilateral. “Total kredit Jepang secara keseluruhan mencapai 35% – 40% dari total pinjaman,” jelasnya.

Taufik Widjoyono, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) mengatakan, terdapat 18 proyek senilai US$ 2,15 miliar yang akan dilaksanakan perjanjian pinjamannya pada tahun ini. Antara lain, empat proyek pembangunan jalan tol seperti rute Manado – Bitung dan Solo – Kertasono, serta proyek tambahan utang proyek Waduk Jati Gede.

Sumber: KONTAN

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:artikel pajak, Bappenas, berita pajak, Japan international cooperation Agency, JICA, kebijakan pajak, kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat, kementerian PU-Pera, loan agreement, pajak, pembangkit listrik panas bumi, penerimaan pajak, Peraturan pajak, PLTP, proyek engineering service, proyek pembangunan, proyek tranmisi, target pajak, tarif pajak, tax, utang, wajib pajak