Pebisnis Tak Puas, Daya Beli Belum Disentuh

Bakal Capres-Cawapres PDI-Perjuangan Joko Widodo (kiri) dan Jusuf Kalla (kanan) mendeklarasikan sebagai pasangan Calon Presiden dan Cawapres di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta, Senin (19/5). Pasangan Jokowi - Jusuf Kalla itu diusung empat partai yaitu PDI-Perjuangan, NasDem, PKB, dan Hanura. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/Asf/Spt/14.

JAKARTA. Menjadi presiden pilihan rakyat bukan berarti membuat masyarakat puas dengan kinerja setahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Buktinya, berdasarkan survei yang dilakukan KONTAN kepada para pelaku usaha kecil-menengah di Tanah Air, sebagian besar pebisnis (73%) tak puas dengan kinerja Jokowi. Hanya 27% menyatakan puas.

Alasan utama ketidakpuasan pebisnis terhadap kinerja Jokowi – JK dalam setahun pemerintahannya adalah lantaran kurs rupiah yang terus memburuk. Alasan kedua, lantaran ekonomi juga kian terpuruk dalam setahun terakhir.

Sebaliknya, pebisnis yang mengaku puas dengan kinerja Jokowi mengapresiasi upaya Jokowi untuk memperbaiki infrastruktur dan mendukung usaha kecil dan menengah.

Meski begitu, kepercayaan pebisnis terhadap pemerintah rupanya masih cukup kuat. Buktinya, sekitar 86% pebisnis yang disurvei KONTAN meyakini pemerintah bisa kembali memulihkan kondisi ekonomi Indonesia. Para responden, jelas berharap pemerintah memperbaiki daya beli masyarakat yang sedang merosot.

Survei KONTAN ini dilakukan terhadap 100 pengusaha kecil dan menengah di berbagai daerah secara random. Survei ini dilakukan melalui telepon, sejak awal Oktober.

Ekonomi CORE Indonesia Muhammad Faisal mengatakan, masih besarnya tingkat kepercayaan pengusaha kecil harus benar-benar dijaga oleh Jokowi dengan cara menjalankan pesan para responden untuk meningkatkan daya beli. Caranya, antara lain, menurunkan harga premium dan tarif listrik.

Perbaiki manajemen

Muhammad Faisal memberi catatan, penurunan daya beli masyarakat terjadi secara signifikan setelah pemerintah mencabut subsidi premium, tanpa memastikan kesiapan kompensasi bagi masyarakat miskin. Seharusnya disiapkan lebih dulu sebelum dicabut.

Pengamat Ekonomi Universitas Atmajaya A. Prasetyantoko mengungkapkan, sebenarnya situasi ekonomi seperti sekarang ini tak bisa dihindari oleh semua negara. Menurutnya, situasi ekonomi global dan domestik memang tidak menguntungkan.

Prasetyantoko juga mengingatkan agar tingkat kepercayaan pengusaha UKM yang masih tinggi harus dimanfaatkan oleh Jokowi dengan memperbaiki manajemen pemerintahan. Selain itu, Jokowi harus memperbaiki pelaksanaan paket kebijakan ekonomi I hingga V.

Catatan saja, sejak September lalu, pemerintah Jokowi – JK telah meluncurkn berbagai paket kebijakan. Hanya saja, hingga kini belum ada paket kebijakan yang bisa dirasakan dampak langsungnya bagi masyarakat.

 

Sumber: Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan komentar