Sekilas Info Mengenai Pemeriksaan Kantor

3D render showing a character sitting on a word, with head in hands looking stressed.

Pemeriksaan Kantor merupakan salah satu jenis pemeriksaan yang dapat dilakukan oleh Pemeriksa Pajak (Ditjen Pajak). Pemeriksaan ini dilaksanakan terhadap Wajib Pajak di kantor unit pelaksana pemeriksaan pajak. Pemeriksaan yang dilaksanakan meliputi satu jenis pajak tertentu pada tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang diawali dengan pemeriksaan sederhana.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) merupakan unit pelaksana pemeriksaan pajak yang melakukan pemeriksaan kantor. Susunan tim pemeriksa terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim dan seorang atau lebih anggota pemeriksa. Pemeriksaan kantor dilaksanakan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak dengan memanggil Wajib Pajak datang ke sana sekaligus meminta Wajib Pajak untuk meminjamkan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang bersangkutan dengan pemeriksaan yang sedang berlangsung.

Pemberitahuan dan Panggilan Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak

Sebelum melakukan pemeriksaan, Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak mengenai Pemeriksaan Kantor yang akan dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor. Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor adalah surat panggilan mengenai dilakukannya Pemeriksaan Kantor dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor yang dibuat oleh Pemeriksa Pajak dapat disampaikan kepada Wajib Pajak melalui faksimili, pos dengan bukti pengiriman surat atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.

Peminjaman Dokumen

Setelah Wajib Pajak dipanggil dan dimintai keterangan, Pemeriksa Pajak tentu perlu meminjam dokumen-dokumen Wajib Pajak yang berkaitan dengan pemeriksaan yang sedang dilaksanakan. Wajib Pajak diharuskan untuk meminjamkan dokumen – dokumen yang berkaitan dengan pemeriksaan yang sedang berlangsung. Ketentuan-ketentuan mengenai peminjaman dokumen Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut :

  1. Daftar buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan oleh Pemeriksa Pajak, harus dilampirkan pada Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor.
  2. Dokumen yang diperlukan oleh Pemeriksa Pajak tersebut wajib dipinjamkan oleh Wajib Pajak pada saat memenuhi panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor dan Pemeriksa Pajak membuat bukti tanda peminjaman dan pengembalian buku, catatan, dan dokumen Wajib Pajak terkait dengan pemeriksaan yang berlangsung.
  3. Jika dokumen yang diperlukan belum tercantum dalam lampiran Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak membuat surat permintaan untuk peminjaman buku, catatan, dan dokumen kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.

Dokumen-dokumen tersebut wajib diserahkan oleh Wajib Pajak paling lama 1 bulan sejak surat permintaan untuk peminjaman buku, catatan, dan dokumen disampaikan dari oleh Pemeriksa Pajak. Dan setiap penyerahan dokumen-dokumen tersebut dilakukan, Wajib Pajak harus meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk membuat bukti tanda terima buku, catatan, dan dokumen yang dipinjamkan dan begitu juga saat dikembalikan.

Apabila data yang diberikan kepada Pemeriksa Pajak berupa data fotokopian, maka Wajib Pajak yang diperiksa harus membuat surat pernyataan yang menjelaskan bahwa dokumen yang berbentuk fotokopian tersebut adalah sesuai dengan aslinya. Apabila data yang diberikan kepada Pemeriksa Pajak berupa data yang dikelola secara elektronik, maka Wajib Pajak harus menyampaikannya ke dalam format yang dapat dimengerti oleh Pemeriksa Pajak.

Apabila dokumen-dokumen yang dipinjam oleh Pemeriksa Pajak belum dipenuhi oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 bulan, Pemeriksa Pajak dapat menyampaikan peringatan secara tertulis paling banyak 2 kali, yaitu:

  1. Surat peringatan pertama setelah 2 minggu sejak tanggal penyampaian surat permintaan untuk peminjaman buku, catatan, dan dokumen yang dibutuhkan oleh Pemeriksa Pajak kepada Wajib Pajak. (harus dilampiri daftar dokumen yang belum dipinjamkan)
  2. Surat peringatan kedua setelah 3 minggu sejak tanggal penyampaian surat permintaan untuk peminjaman buku, catatan, dan dokumen yang dibutuhkan oleh Pemeriksa Pajak kepada Wajib Pajak. (harus dilampiri daftar dokumen yang belum dipinjamkan)

Jangka Waktu Pemeriksaan Kantor

Lalu, pemeriksaan kantor ini sendiri mempunyai jangka waktu terbatas. Jangka waktu pengujian untuk Pemeriksaan Kantor paling lama 4 bulan, yang dihitung sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Pajak sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak.

Sedangkan untuk Jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan pelaporan paling lama 2 bulan, yang dihitung sejak tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak.

Jangka waktu pengujian Pemeriksaan Kantor dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 bulan. Perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Kantor dapat disetujui dalam hal:

  1. Pemeriksaan Kantor diperluas ke Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak lainnya;
  2. Terdapat konfirmasi atau permintaan data dan/atau keterangan kepada pihak ketiga;
  3. Ruang lingkup Pemeriksaan Kantor meliputi seluruh jenis pajak; dan/atau
  4. Berdasarkan pertimbangan kepala unit pelaksana Pemeriksaan.

Penyelesaian Pemeriksaan

Pemeriksaan pajak dapat diselesaikan dengan 2 cara, yaitu dengan menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atau Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir (LHP Sumir). LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa Pajak. Sedangkan LHP Sumir adalah laporan tentang penghentian Pemeriksaan tanpa adanya usulan penerbitan surat ketetapan pajak.

Penyelesaian Pemeriksaan dengan membuat LHP Sumir dilakukan jika :

  1. Wajib Pajak atau perwakilannya tidak memenuhi panggilan pemeriksaan dalam jangka waktu 4 bulan dari tanggal Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor diterbitkan.
  2. Pemeriksaan Kantor yang ditangguhkan karena ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka tersebut tidak dilanjutkan dengan penyidikan karena Wajib Pajak mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya atau Pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka tidak dilanjutkan tetapi diselesaikan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Atau bisa juga jika pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka dilanjutkan dengan penyidikan tetapi penyidikannya dihentikan karena tidak dilakukan penuntutan.
  3. Pemeriksaan Kantor yang ditangguhkan karena ditindaklanjuti dengan penyidikan sebagai tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan secara tertutup dan penyidikan tersebut dihentikan karena Wajib Pajak melunasi utang pajak ditambah dengan sanksi administrasinya. (UU KUP Pasal 44B)
  4. Pemeriksaan Ulang tidak mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan pajak sebelumnya.
  5. Terdapat keadaan tertentu berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.

Sedangkan untuk penyelesaian pemeriksaan dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan dilakukan jika:

  1. Wajib Pajak atau wakilnya memenuhi panggilan Pemeriksaan dan Pemeriksaan dapat diselesaikan dalam jangka waktu Pemeriksaan.
  2. Pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan belum dapat diselesaikan sampai dengan berakhirnya perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Kantor.
  3. Wajib Pajak atau wakilnya tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan dalam jangka waktu 4 bulan sejak tanggal Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor diterbitkan.
  4. Wajib Pajak atau wakilnya yang dilakukan pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret dengan Pemeriksaan Kantor sebagaimana tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor diterbitkan.
  5. Pemeriksaan Kantor yang ditangguhkan karena ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka tersebut dihentikan karena Wajib Pajak meninggal dunia atau dihentikan karena tidak ditemukan adanya bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan. Atau bisa juga jika pemeriksaan bukti permulaan dilanjutkan dengan penyidikan namun penyidikannya dihentikan karena tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan (sesuai UU KUP Pasal 44A). Selain itu, diterbitkan LHP juga bisa terjadi jika Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan serta telah terdapat Putusan Pengadilan mengenai tindak pidana di bidang perpajakan.
  6. Pemeriksaan Kantor yang ditangguhkan karena ditindaklanjuti dengan penyidikan sebagai tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan secara tertutup dan penyidikan tersebut dihentikan karena karena tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan (sesuai UU KUP Pasal 44A) atau dilanjutkan dengan penuntutan serta telah terdapat Putusan Pengadilan mengenai tindak pidana di bidang perpajakan.

Hasil Pemeriksaan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak melalui penyampaian SPHP yang dilampiri dengan daftar temuan hasil Pemeriksaan. SPHP dan daftar temuan hasil Pemeriksaan disampaikan oleh Pemeriksa Pajak secara langsung atau melalui faksimili. Kemudian Wajib Pajak wajib memberikan surat tanggapan atas SPHP tersebut dalam bentuk lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan dalam hal Wajib Pajak menyetujui seluruh hasil Pemeriksaan atau surat sanggahan, dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh hasil Pemeriksaan. Tanggapan tertulis tersebut harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama 7 hari kerja sejak tanggal diterimanya SPHP oleh Wajib Pajak. Selanjutnya dilakukan pembahasan akhir atas hasil pemeriksaan yang tercantum dalam SPHP dan Wajib Pajak memiliki hak untuk hadir dalam pembahasan tersebut. Untuk ketentuan lebih lanjut mengenai pembahasan akhir atas hasil pemeriksaan dapat dibaca di PMK No. 184/PMK.03/2015.

Menolak Pemeriksaan

Apabila Wajib Pajak atau wakilnya telah memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor namun menyatakan menolak untuk melakukan Pemeriksaan, Wajib Pajak atau wakilnya harus menandatangani surat pernyataan yang menjelaskan penolakan Wajib Pajak untuk melaksanakan pemeriksaan.

Jika dalam jangka waktu paling lama 1 bulan sejak Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor disampaikan kepada Wajib Pajak namun surat panggilan tersebut tidak dikembalikan oleh pos dan Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak perlu membuat berita acara yang menjelaskan bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak.

Demikianlah pembahasan sekilas mengenai salah satu jenis pelaksanaan pemeriksaan pajak yaitu pelaksanaan pemeriksaan kantor. Diharapkan artikel diatas dapat memberikan sedikit gambaran mengenai berlangsungnya pelaksanaan pemeriksaan kantor bagi Wajib Pajak.

 

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Pemeriksaan Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

<span>%d</span> blogger menyukai ini: