JAKARTA. Belum habis pengiriman beras dari Vietnam dan Thailand sebanyak 1,5 juta ton, pemerintah meneken memorandum of understanding (MoU) impor beras 1 juta ton dari Pakistan. Namun, Perum Bulog belum ditugaskan mengimpor.
Saat ini, Bulog masih menunggu penugasannya. “MoU itu masih sebatas government to government (G2G), “ujar Djarot Kusumayakti, Direktur Utama Bulog Jumat (11/12).
Djarot juga membantah bahwa pemerintah menambah kuota impor beras lantaran cadangan beras pemerintah tidak cukup. “Impor beras ini hanya untuk cadangan. Kalau sewaktu-waktu butuh sudah ada perjanjiannya, “jelasnya.
Djarot mengakui serapan beras Bulog masih rendah, yaitu hanya 1.000 ton-2.000 ton per hari karena belum masuk musim panen. Biasanya Bulog mampu menyerap 10.000 ton-15.000 ton per hari saat panen kecil dan 25.000 ton -30.000 ton per hari setelah panen raya.
Saat ini cadangan beras di gudang Bulog sebanyak 1,2 juta ton, terdiri dari beras komersial 650.000 ton, beras impor 350.000 ton, dan beras public service obligation (PSO) sebanyak 200.000 ton .
Melihat cadangan yang menipis, Bulog berharap Kementerian Keuangan segera merilis subsidi untuk konversi beras komersial menjadi beras PSO. Bulog perlu Rp 1,3 triliun untuk konversi ini.
Sebagai informasi, pada Kamis (10/12), media Pakistan, The Nation memberitakan Pakistan dan Indonesia menandatangani MoU impor beras. Indonesia akan mengimpor 1 juta ton beras dari Pakistan sejak 2016 sampai 2019 senilai US$ 400 juta. Perjanjian G2G ini diimplementasikan Bulog dan Trading Corporation of Pakistan (TCP).
Indonesia juga sudah meneken MoU impor beras dengan Vietnam dan Thailand, masing-masing sebanyak 1 juta ton dan 500.000 ton.
Sumber: Kontan
http://www.pemeriksaanpajak.com
pajak@pemeriksaanpajak.com
Kategori:Berita Pajak
PEMERIKSAANPAJAK.COM 
Tinggalkan komentar