Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) melanda industri migas dan pendukungnya. Beberapa perusahaan migas global maupun di dalam negeri tidak terlepas dari PHK hingga ribuan karyawan guna memangkas beban biaya yang besar di tengah penurunan harga.
Menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani, sektor migas kini tengah mengalami permasalahan serius. Bukan hanya persoalan penurunan harga minyak yang dramatis, namun juga pengelolaan aset yang besar.
“Sektor minyak masalahnya serius. Bukan hanya PHK, tapi pinjaman mereka cukup besar dan bagaimana mengelola aset-aset mereka. Ongkos perawatan mereka besar. Ini masalah cukup serius dan PHK tidak bisa dihindari,” kata Hariyadi di Jakarta, Selasa (2/2/2016).
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani menuturkan, PHK di perusahaan migas terkit erat dengan perlambatan perekonomian global dan penurunan harga minyak.
Kedua kondisi ini diperkirakan akan terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama. Sehingga, kata Rosan, pemerintah seharusnya mengambil beberapa tindakan untuk membantu industri migas agar mampu menghadapi kondisi krisis ini dan tetap menjalankan bisnis dengan baik.
Ia mencontohkan, pemerintah dapat memberikan insentif di bidang perpajakan atau hal-hal lain yang bisa membantu efisiensi perusahaan migas.
“Pemerintah harusnya thinking out of the box sedikit, misalnya memberikan insentif bisa berupa misalnya insentif perpajakan dan insentif lain yang bisa membantu cash flow, apakah penundaan pajak atau juga bisa diberikan kepada perusahaan-perusahaan minyak,” ucapnya.
Sumber: Kompas
http://www.pemeriksaanpajak.com
Kategori:Berita Pajak
PEMERIKSAANPAJAK.COM 
Tinggalkan komentar