JAKARTA. Adanya potensi kekurangan atau shortfall penerimaan negara Rp 200 triliun pada tahun ini, membuat pemerintah terus berupaya melakukan penghematan. Menteri Koordinator Ekonomi Darmin Nasution mengatakan, pemerintah sedang menyisir sejumlah program di kementerian dan lembaga.

Program-program yang disisir terutama yang duplikasi atau program sama yang dilakukan beberapa kementerian. “Sehingga ada efisiensi anggaran,” katanya, kemarin.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan, pemerintah tidak bisa berbuat banyak jika penerimaan negara kembali gagal mencapai target. Sehingga yang akan dikorbankan adalah anggaran belanja pemerintah. Belanja negara mau tidak mau harus dipangkas agar defisit tidak melebar. “Kalau pajak memang turun, budget akan disesuaikan,” kata Wakil Presiden.

Menurut JK, pemerintah tidak akan mungkin memangkas anggaran proyek infrastruktur karena memengaruhi target pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga tidak akan memangkas belanja yang menggerakan sektor riil.

Menurut Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, ada potensi shortfall penerimaan negara sebesar Rp 200 triliun. Oleh karena itu pemerintah akan meninjau lagi belanja barang dan kegiatan yang bukan prioritas.

Potensi shortfall penerimaan negara terjadi karena pertumbuhan penerimaan pajak hanya sebesar 13% terhadap realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1.060,8 triliun. Dengan begitu potensi penerimaan pajak tahun ini hanya sebesar Rp 1.198,7 triliun. Jumlah itu lebih rendah dari target APBN 2016 yang sebesar Rp 1.360,1 triliun.

Ancaman shortfall akan semakin besar jika kemudian kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty tidak berlaku. Potensi penurunan penerimaan negara juga berasal dari tak tercapainya Pajak Penghasilan (PPh) migas karena rendahnya harga minyak dunia. Dalam APBN 2016, penerimaan negara ditargetkan Rp 1.822,5 triliun dan belanja negara sebesar Rp 2.095,7 triliun.

Dirjen Anggaran Kemkeu Askolani menyatakan, angka pemangkasan anggaran tergantung pembahasan APBN-P tahun 2016. “Bisa jadi nggak dipangkas,” katanya.

Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Latif Adam melihat ruang pemangkasan anggaran belanja masih ada. Sebab anggaran kementerian dan lembaga setiap tahun tidak terpakai hingga 100%. Namun Latif berharap program terkait belanja social tak dipotong karena memengaruhi daya beli.

Sumber: Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:anggaran belanja negara, APBN 2016, berita pajak, Indonesia, jusuf kalla, LIPI, menkeu, penerimaan pajak, proyek infrastruktur, realisasi penerimaan pajak, shortfall penerimaan negara, Wakil Presiden