RMOL. Penindakan tegas terhadap para pelaku kejahatan perpajakan adalah salah satu solusi menggenjot penerimaan pajak daripada negara harus menetapkan kebijakan tax amnesty.

Demikian pendapat anggota Badan Anggaran DPR RI, Nizar Zahro, dalam keterangan persnya, Senin (22/2). Menurut dia, persoalan mendasar yang dihadapi sektor perpajakan adalah persoalan kejahatan perpajakan yang sering dilakukan oleh korporasi dan pengusaha. Inilah yang mendorong realisasi penerimaan pajak selalu di bawah potensi pajak yang ada saat ini.

“Kelemahannya ada pada ketidaktegasan pemerintah dalam melakukan penindakan terhadap kejahatan perpajakan. Pemerintah bisa meningkatkan kapasitas penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan perpajakan,” kata politisi Partai Gerindra ini.

Dia menyorot keberadaan Satgas Pengamanan Penerimaan Negara, yang bisa menjadi instrumen untuk mengejar korporasi atau pengusaha yang melakukan pengemplangan pajak dan pencucian uang hasil pengemplangan pajak.

Langkah kedua adalah fokus berorientasi pada perbaikan sistem kelembagaan, perbaikan sistem administrasi perpajakan dan penataan regulasi. Menggenjot pendapatan pajak, tidak dapat dilakukan dengan cara-cara yang sifatnya periodik, dan cenderung pragmatis sejenis Tax Amnesty.

“Namun harus dilakukan dengan cara komprehensif dan sistematis dari hulu hingga ke hilir, yakni dari proses kebijakan yang baik, infrastruktur cukup serta sumber daya manusia yang cakap,” terangnya.

Sumber: RMOL

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:administrasi perpajakan, artikel pajak, berita pajak, kebijakan pajak, pajak, penataan regulasi, penerimaan negara, penerimaan pajak, Peraturan pajak, perpajakan, proses kebijakan, sistematis, target pajak, tarif pajak, tax, tunggakan pajak, wajib pajak