JAKARTA. Pemerintah masih perlu terus mendorong daya beli masyarakat. Penilaian ini disampaikan oleh Bank Indonesia (BI).
Bank sentral mencatat, di dua bulan pertama tahun 2016 ini, tingkat konsumsi rumah tangga masih tergolong rendah dibandingkan kuartal IV 2015 lalu.
Gubernur BI Agus Martowardojo mengungkapkan, tren pelambatan konsumsi rumah tangga sudah terjadi sejak tahun lalu. Tren ini ia perkirakan masih berlangsung hingga kuartal pertama ini.
Pendapat Agus ini diperkuat oleh hasi survei BI tentang indeks keyakinan konsumen (IKK) di Februari yang turun dari bulan sebelumnya. IKK pada Februari 2016 menurun menjadi 110 dari sebelumnya 112,6 pada Januari lalu.
Sebab itu, Agus memprediksi, pertumbuhan konsumsi kuartal pertama 2016 ini lebih rendah dari kuartal IV tahun lalu. Sebelumnya, Kepala Departemen Ekonomi BI Juda Agung memproyeksi, pertumbuhan konsumsi di kuartal I 2016 sebesar 5%.
“Pada kuartal IV 2015 ada peran pemerintah dan pelaksanaan Pilkada,” kata Agus, Jumat (4/3) di Jakarta.
Gubernur BI memberikan catatan, meski BI sudah mengeluarkan kebijakan moneter yang semakin longgar dengan menurunkan suku bunga acuan sebesar 50 basis points (bps) selama Januari-Februari, dampak pelonggaran moneter itu belum terlihat.
Sebab, kebijakan moneter memang tidak bisa langsung berdampak ke masyarakat. Agus mengingatkan, kebijakan moneter saja tidak cukup untuk mendorong konsumsi. Justru yang dibutuhkan saat ini adalah kebijakan di sisi fiskal.
Kondisi seperti ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi hampir di seluruh dunia. Dalam pertemuan negara-negara G-20 beberapa waktu lalu di Shanghai, China, sejumlah gubernur bank sentral menyampaikan, kebijakan di sisi moneter sudah cukup banyak.
Yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi saat ini adalah reformasi struktural. Sebab itu, kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil harus benar-benar berkordinasi untuk merespons hal tersebut.
Sinyalemen ini boleh jadi sinyal dari BI tentang kebijakan bunga dalam rapat Dewan Gubernur BI Maret ini. Di sisi lain, Agus meminta pemerintah untuk memperhatikan reformasi ketenagakerjaan.
Reformasi ketenagakerjaan bukan hanya bagaimana menyusun konsep remunerasi atau cara merekrut tenagakerja, tetapi terkait kebijakan menjaga pengangguran agar tidak meningkat. Misalnya, di saat banyak pemutusan hubungan kerja, pemerintah harus menyiapkan regulasi tentang kepastian bagi pegawai yang kehilangan pekerjaan agar bisa mendapatkan pekerjaan lagi.
Selain itu, jika perlu, pemerintah mengurangi pemecatan. Bantuan langsung Ekonom Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Latif Adam menilai, untuk mendorong konsumsi, pemerintah perlu segera menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM).
Ini dimungkinkan karena penurunan harga minyak dunia cukup besar. Pemerintah juga perlu mempercepat penyaluran subsidi langsung pemerintah dalam bentuk tunai (cash transfer). Cara ini efektif mendorong daya beli dalam waktu singkat.
Direktur Jasa Keuangan dan Analisis Moneter Bappenas Sidqi Lego Pangesthi bilang, bantuan sosial masih perlu persiapan media penyalurannya dan lembaga yang akan terlibat. Jadi untuk melaksanakannya butuh waktu.
Sumber: Kontan
http://www.pemeriksaanpajak.com
Kategori:Berita Pajak
PEMERIKSAANPAJAK.COM 
Tinggalkan komentar