Bisnis.com, BANDUNG – Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jabar I akan menyisir wajib pajak orang kaya hitam alias mereka yang punya kekayaan besar tapi tidak patuh dan transparan membayar pajak.

Kepala Kantor Wilayah DJP Jabar I Yoyok Satiotomo mengatakan potensi pajak sejauh ini banyak hilang karena tingkat kepatuhan masyarakat yang masih rendah. Untuk Kanwil DJP I Jabar saja, wajib pajak yang melapor baru 50%.

“Wajib pajak 3 juta (yang terdaftar di kanwil I), dari 40 juta warga (Jabar),” katanya usai menghadiri penyerahan surat pajak tahunan Jabar, di Gedung Sate, Bandung, Kamis (3/3/2016).

Bahkan menurutnya, wajib pajak yang sudah terdaftar pun tidak seluruhnya patuh membayar pajak. Wajib pajak yang tidak patuh di antaranya perorangan yang bergerak di sektor perdagangan dan informal. “Kalau pekerja formal aman. Tapi banyak wajib pajak, dia jualan tekstil, sepatu, enggak punya NPWP,” katanya.

Pihaknya terus berupaya menjaring wajib pajak untuk meningkatkan pendapatan negara. Salah satunya dengan berkoordinasi dengan pihak lain untuk mengetahui wajib pajak mana saja yang belum patuh.

Pihaknya juga menggandeng sejumlah asosiasi pengusaha untuk mencari data wajib pajak. “Kita juga punya kerja sama dengan 61 ILAP (instansi lembaga asosiasi dan pihak lain),” katanya.

Saat ini, pihaknya baru berhasil mendata sekitar 2%-3% wajib pajak yang belum mendaftar. Selain banyaknya wajib pajak yang belum terdaftar, menurutnya, pendapatan pajak belum maksimal karena masih adanya wajib pajak yang tidak transparan dalam melaporkan transaksi keuangannya. Ini berdampak pada besaran nilai pajak yang tidak sesuai.

“Ada data dari samsat, ada wajib pajak beli mobil Bentley (mobil mewah), tapi bayar pajak cuma sejuta setahun,” katanya.

Pada 2015 lalu, Kanwil DJP I Jabar berhasil menghimpun pajak sebesar Rp21,4 triliun atau sekitar 80 % dari target Rp 25 triliun.Adapun untuk tahun ini, pihaknya menargetkan pendapatan pajak sebesar Rp 30 triliun.

Di tempat yang sama Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mendorong wajib pajak agar patuh dalam membayar pajak. Menurutnya, kontribusi pajak sangat besar dalam pelaksanaan pembangunan di setiap negara. “Pajak instrumen yang sangat penting. Tidak ada negara tak mengandalkan pajak, selalu nomor 1,” katanya.

Menurutnya, wajib pajak yang tidak patuh sama dengan menghambat jalannya pembangunan. Oleh karena itu, Heryawan meminta pihak terkait agar menelusuri potensi-potensi pajak yang belum terdata. “Mendorong kantor pajak segera menelusuri. Sensus lagi siapa-siapa saja warga Jabar yang sudah masuk wajib pajak,”

Sumber: BISNIS

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:artikel pajak, bayar pajak, berita pajak, kebijakan pajak, penerimaan pajak, Peraturan pajak, target pajak, tarif pajak, tax, tunggakan pajak