JAKARTA – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan, asosiasi pengusaha hutan Indonesia (APHI) berkeberatan dengan pajak yang diterapkan pemerintah. Oleh sebab itu, diadakan pertemuan pengusaha hutan, pulp, dan kertas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) guna merancang strategi pengelolaan tanaman industri yang tidak merugikan para pengusaha.

Siti menjelaskan, pada pertemuan tersebut dibahas mengenai pengembangan tanaman industri yang secara total luasnya sekira 10,7 juta hektare (ha), namun yang efektif hanya sekira 4 juta ha.

“Beberapa hal diangkat oleh APHI, perhatian pemerintah menyangkut misalnya pajak-pajak dan kebijakan fiskal, memang dikehutanan itu ada beberapa pajak yang dikenakan, yaitu PSDA, serta pajak nilai tegakan, jadi APHI keberatan mengenai pajak-pajak, juga kena PBB, APHI merasa bahwa mereka mengalami kesulitan dengan pajak yang seperti itu,” kata Siti di Kompleks Istana, Jakarta, Selasa (2/2/2016).

Tidak hanya itu, pertemuan pemerintah dengan para pengusaha hutan ini juga membahas mengenai strategi competitiveness dari industri kehutanan yang memiliki potensi sangat besar. Salah satu yang tengah dicarikan solusinya adalah, mengenai pasar kayu yang selama ini hanya di pulau Jawa.

“Jadi harganya mahal, ada lagi hal lain seperti harga kayu, mintanya HPH itu minta diizinkan kayu gergajian yang selama ini menurut Permendag beberapa hal dibatasi seperti luasan penampang kayu untuk diekspor, kemudian industri apa yang boleh, dan lain-lain,” tambahnya.

Menurut Siti, pemerintah telah mencatat seluruh masukan dan juga rekomendasi apa yang dinginkan para pengusaha kehutanan, yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh pemerintah terkait.

“Saya minta dirjen secara teknis melihat kembali kalau memang benar menjadikan hal yang sulit bagi perkembangan dunia usaha dan tidak sesuai dengan dasar-dasarnya. Pajak yang lain tentu kami akan konsultasikan terlebih dahulu dengan Kemenkeu, karena menyangkut dengan PNBP,” tandasnya

Sumber: okezone.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:kebijakan fiskal, pajak dan pemerintah, PBB, penglolaan tanaman industri, pengusaha hutan pulp dan kertas, perhatian pemerintah