TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Joko Widodo mengatakan, sebelum munculnya Panama Papers, ia lebih dulu memiliki dokumen berisi warga Indonesia yang menghindari pajak. “Sebelum Panama pun, saya sudah punya satu bundel nama-nama,” ucap Jokowi saat memberikan arahan kepada kepala daerah dari seluruh Indonesia yang menang dalam pemilihan kepala daerah tahun lalu di Istana Negara, Jumat, 8 April 2016.

Jokowi menyebutkan, dalam bundel data tersebut, ia tahu siapa saja WNI yang menyimpan uangnya di berbagai negara di dunia. “Bapak nyimpan di Swiss, saya tahu. Bapak nyimpan di Singapura, saya tahu. Begitu sudah sangat terbukanya dunia ini,” ujarnya.

Menurut Jokowi, era saat ini adalah era keterbukaan. Selain keterbukaan mengenai dokumen pajak, Presiden mengingatkan, pada 2017-2018, keterbukaan di bidang perbankan sudah tidak bisa dihindari lagi. “Simpanan siapa pun yang ada di bank di seluruh dunia dibuka total. Inilah dunia keterbukaan yang mau-tidak mau, siap-tidak siap harus kita hadapi,” tuturnya.

Selain itu, Jokowi mengatakan Indonesia mau-tidak mau harus siap menghadapi perdagangan bebas antarnegara. Ia mencontohkan, Indonesia kini sudah masuk perdagangan bebas di kawasan ASEAN.

Sebentar lagi, ucap Jokowi, mau-tidak mau, Indonesia juga harus mengantisipasi perdagangan bebas dengan blok Amerika, Cina, dan Eropa. “Begitu kita tolak, produk kita ke sana dipajaki 15 persen, 20 persen, mau apa kita? Yang gabung diberi pajak 0 persen. Barang-barang kita tidak akan bersaing,” ujarnya.

Pagi tadi, 471 kepala daerah dan wakil kepala daerah hadir di Istana Negara. Sebanyak 185 bupati dan 30 wali kota beserta wakilnya masing-masing hadir di Istana Negara untuk mendapatkan pengarahan dari Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjadi yang pertama memberi arahan, kemudian disusul Wapres dan Presiden.

Menteri Tjahjo Kumolo menuturkan arahan dari Presiden dan Wapres dibutuhkan untuk memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. “Hubungan ini harus makin efektif, efisien, taat pada hukum, mempercepat reformasi birokrasi, dan memperkuat otonomi daerah,” katanya. Pengarahan tersebut berlangsung sekitar dua jam.

Sumber: TEMPO

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:artikel pajak, bayar pajak, berita pajak, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pemeriksaan pajak, Pemerintah, penagihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Peraturan pajak, perekonomian, perpajakan, pertumbuhan ekonomi, target pajak, tarif pajak, tax, tunggakan pajak, wajib pajak