PPN Ready Mix Mestinya Jadi Beban Kontraktor

Belum optimalnya penerimaan negara dari sektor pajak ternyata juga disebabkan minimnya pemahaman masyarakat. Ironisnya, kalangan pebisnis pun masih kerap keliru dalam melaporkan objek kewajiban tersebut. Termasuk para pemilik perusahaan produsen beton siap pakai, atau ready mix.

Berdasarkan pantauan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kaltim dan Kaltaram ada ketidakselarasan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari pengusaha ready mix di daerah ini. Hal tersebut berlaku, baik pada produsen beton siap pakai maupun kontraktor.

“Produsen beton ini ‘kan harus memungut PPN dari kontraktor yang membeli beton. Tapi ada saja kontraktor yang tidak mau, atau membayar dengan harga separuh,” ujar Kepala Kanwil DJP Kaltimra, Samon Jaya, saat dialog bersama produsen ready mix di Balikpapan, kemarin (24/10).

Sehingga, lanjut dia, produsen berisiko merugi karena harus menalangi pembayaran PPN. Dia pun mengimbau agar produsen tak melayani kontraktor, dan menolak membayar beserta pajak.

Samon mengatakan, produksi beton siap pakai memiliki potensi penerimaan pajak jenis pertambahan nilai dan penghasilan dari seluruh transaksi yang berkenaan dengan proses produksi. Dijelaskannya, membeli bahan baku seperti semen, kerikil, dan pasir, akan dikenakan PPN kalau mereka membeli kepada pengusaha kena pajak.

“Transaksi ada fakturnya. Membeli atau menyewa truk pengaduk juga kena pajak,” ungkap Samon.

Ihwal keengganan kontraktor membayar PPN pada produsen, dia juga mengakui, kontraktor kerap mengeluhkan pemungutan PPN dua kali. Khususnya pada proyek-proyek pemerintah. Yakni saat membeli beton dari produsen, dan saat menyerahkan proyek kepada pemerintah.

Menurutnya, alur pembayaran PPN dua kali tersebut merupakan hal lumrah. Sebab para kontraktor dapat mengajukan klaim restitusi kepada pemungut pajak.

“Sayangnya tidak semua kontraktor mau mengajukan klaim. Padahal klaim restitusi itu bisa selesai dalam sebulan jika kepatuhan pajaknya sangat baik. Sedangkan proses normal memakan waktu maksimal 12 bulan,” tuturnya.

Minimnya pengajuan klaim restitusi ini, lanjut dia, sedikit banyak dipengaruhi kebiasaan para pemenang lelang yang mempekerjakan kontraktor lain untuk menggarap proyek.

“Banyak yang begitu. Jadi yang menang pakai subkontraktor lagi, tinggal bayar saja dan terima hasil jadi. Tapi kalau begitu ‘kan yang terdata tetap si pemenang proyek, tetap mereka yang kami sasar untuk membayar pajak,” ungkap Samon.

Dia pun mengaku optimistis, pertemuan antara Ditjen Pajak dengan para pelaku usaha akan mampu mendorong kesadaran dan penerimaan pajak. Sebelumnya, muncul keluhan dari kalangan pengusaha yang menilai cara kerja Dirjen Pajak yang kelewat agresif. Namun Samon menegaskan, pengusaha tentu sudah memiliki perhitungan biaya atas usahanya bahkan dalam kondisi perekonomian yang sulit.

“Pengusaha yang punya perhitungan, ini perkara mau berat di awal atau susah di akhir. Kalau selama ini pembayaran pajaknya benar kan tidak perlu gelisah,” tutupnya.

Sumber : prokal.co

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: