PEMERINTAH KUDU CEPAT TANGANI PENGHINDAR PAJAK

ADA NAMA PENGUSAHA & POLITISI INDONESIA DI PANAMA PAPERS

Terbongkarnya dokumen Panama Papers, yang mem­buktikan adanya perbuatan sejumlah orang dan perusa­haan yang ingin menghindari pajak tinggi, harus segera disikapi pemerintah. Apalagi dokumen tersebut memuat sejumlah nama pengusaha dan politisi Indonesia. Pemer­intah juga diminta berhati-hati menentukan langkah.

Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Yenny Sucipto menuturkan, dokumen Panama Papers me­muat mengenai individu dan entitas bisnis yang memanfaat­kan perusahaan offshore untuk menghindari pajak dan melaku­kan pencucian uang. Dalam do­kumen tersebut terdapat banyak nama pengusaha dan politisi asal Indonesia.

“Dibanding negara-negara lain, respons pemerintah Indonesia saat ini masih pasif,” katanya.

Yenny menyebutkan, di Islandia, perdana menterinya lang­sung mundur dari jabatannya sebagai bentuk pertanggung jawaban atas terbongkarnya Panama Papers. Di Inggris, pemerintahan negara tersebut membentuk tim khusus untuk menyelidiki persoalan Panama Papers.

Di Amerika Serikat, pemerintah setempat mengeluarkan aturan untuk memaksa bank mencari identitas orang yang bertanggung jawab pada perusahaan palsu yang mengatasnamakan dokumen di Panama Papers.

“Sedangkan di Indonesia, DPR justru meresponsnya den­gan langkah lain yang cenderung tidak masuk akal, yaitu mem­percepat pembahasan RUU Tax Amnesty atau pengampunan pajak,” ujarnya.

Menurut Yenny, hal tersebut merupakan dua hal yang ber­beda. Para pihak yang terlibat dalam Panama Paper merupa­kan pihak-pihak bersalah pada negara dan para pengemplang pajak yang sangat merugikan negara. Sedangkan tax amnesty tak lebih dari karpet merah yang memposisikan pendosa negara sebagai penyelamat negara.

Fitra, lanjutnya, menilai pem­bahasan tax amnesty bukan jalan tengah yang bijak. “Seharusnya pemerintah lebih mawas diri. Melihat sistem perpajakan di negara ini telah seberapa efek­tif dalam menjaga agar tidak melahirkan pengemplang pajak baru,” katanya.

Pihaknya mengusulkan agar pemerintah mengoreksi sistem perpajakan saat ini. Apalagi ada 2.961 nama warga negara Indonesia di Panama Paper yang terindikasi melakukan pengemplangan pajak dan tran­saksi keuangan ilegal. Karena itu, pembangunan sistem adminsitrasi perpajakan adalah langkah yang lebih konkrit daripada kembali membicarakan tax amnesty.

Fitra juga mengusulkan agar dilakukan Retooling atau me­lengkapi kembali dalam konteks penguatan kelembagaan, seperti mengganti perundang-undangan yang melemahkan posisi tawar pa­da wajib pajak, mereposisi sistem pemungutan pajak di negara ini.

“Jika selama ini self-asses­ment dianggap justru memicu potensi pengemplangan pajak. Mengapa tidak membuat kebi­jakan yang lebih force dalam pemungutan pajak, tentu hal tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah, dalam hal ini adalah kemenkeu,” kata Yenny.

Dia merekomendasikan agar pemerintah dan DPR membatalkan pembahasan RUU Tax Amnesty, karena ini bukan solusi untuk membangun sistem perpa­jakan di Indonesia. “Seharusnya para pengemplang pajak dan pelaku money laundry harus dit­indak tegas secara hukum bukan malah diampuni,” tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, meski tercatat dalam Panama Papers, nama-nama pejabat atau pengu­saha asal Indonesia tak otomatis adalah penjahat. Menurutnya, ada banyak alasan nama tersebut tercatat dalam dokumen yang bocor dari sebuah firma hukum di Panama, Mossack Fonseca.

“Panama Papers bermacam-macam, bukan berarti yang ada namanya di situ langsung melaku­kan kejahatan. Ini sama dengan orang ke luar negeri, mereka bisa jalan-jalan, boleh berbisnis, atau ada yang ke luar negeri untuk sembunyi karena takut dihukum,” kata JKdi Jakarta, Kamis (7/4).

JKmengatakan, pemerintah akan melihat apakah data yang terdapat dalam dokumen Panama Papers tergolong kejahatan di Indonesia. Jika demikian, pe­merintah akan menindaklanjuti sesuai dengan jalur hukum yang ada. “Kalau masalahnya pajak ya, bikin pengampunanlah, kan gitu,” katanya.

Pemerintah, lanjut JK, saat ini tengah gencar untuk melo­loskan RUU Tax Amnesty di DPR. Usulan dari pemerintah telah disampaikan dan DPR akan membahas RUU ini dalam waktu dekat.

Sumber: rmol.co

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: