Paradoks Gerakan Transaksi Non Tunai

Dilatarbelakangi ketidaknyamanan dan inefisiensi pemakaian uang kartal,regulator dan semua pihak terus mendorong, membangun serta mengembangkan kesadaran masyarakat agar makin terbiasa memakai alat pembayaran nontunai atau Less Cash Society (LCS). Melalui Gerakan Nasional Non Tunai yang dicanangkan Bank Indonesia (BI) di era Gubernur Agus D.W. Martowardojo pada 14 Agustus 2014 lalu, yang tentunya telah didukung berbagai institusi kenegaraan serta masyarakat luas.

Namun kini, gerakan ini seolah mendapat tantangan. Betapa tidak, saat perkembangan yang diharapkan menunjukkan indikasi positif, pada saat yang sama, tantangan baru justru dating dari institusi Negara. Salah satunya, adalah kewajiban perbankan sebagai penerbit (Issuer) kartu kredit untuk mengirimkan laporan pemegang kartu (card holder) kepada Direktorat Pajak guna kepentingan komparasi perhitungan kewajiban pajaknya. Walaupun menurut Kementerian Keuangan, penerbitan PMK Nomor 39/PMK.03/2016 itu hanya untuk melihat profil belanja dari pemilik kartu kredit, regulasi ini berpotensi kontraproduktif, paradox terhadap semangat gerakan nasional itu.

Setelah hampir dua tahun bergulir, geliat gerakan non tunai tersebut telah menampakkan hasil yang positif. Di luar efek peningkatan aspek konsumtifnya, pertumbuhan penggunaan kartu kredit sangat signifikan.Berdasarkan data yang terhimpun, transaksi nontunai dengan alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) dan uang elektronik nilai transaksinya mencapai lebih dari Rp 8,8 triliun per hari yang dilakukan bank atau lembaga selain bank (LSB). Tahun 2015 lalu, total nilai transaksi kartu kredit di Tanah Air mencapai Rp 280,54 triliun, tumbuh sekitar 10% dibandingkan 2014.

Gerakan ini bukan semata peduli akan terciptanya efisiensi dalam sistem pembayaran, tapi juga mengusung kondisi kesetaraan akses hingga ke urusan perlindungan konsumen. Terciptanya efisiensi, artinya member kemudahan bagi masyarakat untuk memilih metode pembayaran yang dapat diakses ke seluruh wilayah dengan biaya serendah mungkin. Konsumen secara umum diuntungkan, bebas dari berbagai pembatas dan ketergantungan, pilihan cara pembayaran beragam, mudah diakses, service level tinggi, kompetitif serta lebih transparan.

Sementara yang dimaksud dengan kesetaraan akses, BI akan memperhatikan penerapan asas kesetaraan dalam penyelenggaraan sistem pembayaran. Sedangkan aspek perlindungan konsumen dimaksudkan penyelengara wajib mengadopsi azas-azas perlindungan konsumen secara wajar dalam penyelenggaraan sistemnya.

Bidik tepat sasaran

Implikasi dari sisi wajib pajak sebagai konsumen, pengguna kartu kredit (card holder), dan penerima pembayarannya (merchant), perlu dikaji lebih lanjut serta didorong untuk mengembangkan solusinya. Wajib pajak yang selama ini sudah sering menggunakan dan menerima cara pembayaran ini mungkin akan mempertimbangkan kembali pilihannya. Sehingga konsumen akan menurunkan volume transaksi non tunai.

Dalam jangka pendek implikasinya adalah mengalihkan menjadi transaksi tunai walaupun kembali ribet. Secara umum, transaksi tunai itu menghabiskan uang Negara, membuka kemungkinan penggelapan, peredaran uang palsu dan korupsi, tidak aman, lamban, dan rawan salah perhitungan.

Jika memang regulasi ini ditujukan hanya sebagai pembanding dalam menentukan kewajiban pajak konsumen, pada gilirannya, jika berlangsung cukup lama dan akumulatif, tentu berdampak langsung maupun tidak langsung pada perekonomian secara khususnya.

Bila sasarannya adalah target pemungutan pajak orang pribadi, dengan cara melihat komparasi data transaksi pada kartu kreditnya, semangat ini harus diimplementasikan secara bijak. Tentu dengan klasifikasi tertentu hingga pembatasan yang terbuka dan transparan. Diperlukan sosialisasi secara luas kepada masyarakat konsumen, komprehensif melibatkan seluruh penyelenggara sistem pembayaran, serta menjangkau sasaran yang diharapkan.

Misalnya, jika ingin membidik data dari sisi jumlah pengguna kartu kredit dengan nilai batas fasilitas tertentu, data tersebut telah dimiliki dan telah dilaporkan kepada BI oleh bank penerbit melalui sistem informasi yang ada. Dari berbagai publikasi survey, jumlah sasaran perbandingan tersebut tak lebih dari 100.000-an nasabah. Nasabah pada kategori ini berbelanja di atas Rp 17 juta sebulan. Konsumen yang termasuk klasifikasi ini oleh perbankan dikategorikan sebagai nasabah prioritas pada segmen konsumen perseorangan (personal consumer).

Sejak tahun 2015, BI juga sudah memberlakukan pembatasan kepemilikan kartu kredit maksimal dua kartu dari dua penerbit jika nasabah berpenghasilan RP 3 juta hingga Rp 10 juta. Padahal jumlah konsumen dengan klasifikasi ini jutaan. Dari kelompok inilah kontribusi terbesar cara pembayaran nontunai yang mendominasi porsi nilai transaksinya selama ini. Alih-alih ingin mengejar target pendapatan Negara dari wajib pajak orang pribadi, jika implikasinya menyebabkan penurunan transaksi non tunai,regulasi baru ini akan mengulang kembali ketidaknyamanan konsumen dalam bertransaksi dan cara pembayaran.

Siapapun menyadari, akibat terjadinya perubahan gaya hidup yang cepat karena penggunaan teknologi, termasuk revolusi sistem pembayaran yang fleksibel semakin dibutuhkan. Transaksi non tunai bervaluta formal itu lebih sehat, menghemat pengeluaran Negara, mencegah peredaran uang palsu, penggelapan, lebih transparan, menekan laju inflasi, lebih mudah, cepat, meningkatkan level layanan lebih tinggi dan layanan beragam manfaat serta lebih aman. Jika tidak diantisipasi, justru dikhawatirkan akan memicu perkembangan lain yang revolusioner. Bisa saja hal tersebut malah terjadi diluar kendali Negara, seperti transaksi illegal tidak bervaluta formal yang berbasis teknologi open sources. Contohnya, transaksi pembayaran menggunakan kodefikasi digital bebas lintas Negara serta bebas norma masyarakat (bit-coin).

Sumber: Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: