Presiden Panama akan menyepakati perjanjian pertukaran informasi perpajakan
PANAMA. Tekanan kelompok G–20 terhadap negara-negara berlabel tax haven agar data nasabah dan rekening investornya, membuahkan hasil. Salah satunya: Panama yang bersedia mengadopsi standar internasional soal pertukaran informasi secara otomatis di bidang perpajakan atau dikenal dengan istilah automatic exchange of information (AEoI).
Seperti dilansir situs berita asia.nekkei.com, Selasa (19/4), Presiden Panama Juan Carlos Varela mengatakan, negaranya akan mengikuti aturan AEoI pasca menyebarnya dokumen Panama Papers yang memuat 11,5 juta data klien-klien Mossack Fanseca. DIrinya berjanji, akan mengadopsi klausul perjanjian AEoI paling lambat tahun 2018, bertepatan dengan batas waktu terakhir untuk memulai penerapan perjanjian yang digagas sejak 2014 silam.
Varela menambahkan, para ahli dari lembaga kerjasama ekonomi dan pembangunan Panama telah berangkat mengunjungi Amerika Serikat Tengah awal pekan ini. Kunjungan itu dimaksudkan untuk menegosiasikan secara rinci skema pertukaran informasi, termasuk metode pelaporan.
Tidak hanya itu, Varela juga berencana membentuk komite ahli yang terdiri dari enam hingga delapan orang untuk membahas cara pembuatan system keuangan Panama agar lebih transparan. Varela berjanji, hasil perumusan system tersebut akan diumumkan dalam enam bulan ke depan.
“Panama Papers tidak hanya masalah negara, tetapi merujuk pada masalah global penggelapan pajak,” tutur Varela. Dia mengaku, upaya membuka system keuangan Panama lebih transparan telah dia mulai sejak Juli 2014.
Akan ikut aturan
Pernyataan Varela tersebut tidak berselang lama setelah negara-negara maju anggota G-20 mengadakan pertemuan di Washington DC yang berakhir pekan lalu (15/4). G-20 mengancam menghukum negara tax haven jika tak mau menyepakati pertukaran informasi perpajakan.
Asal tahu saja, sebanyak 55 negara sudah berkomitmen mengadopsi AEOI mulai tahun 2017. Sedangkan 43 negara lain akan ikut bergabung pada tahun 2018. Kelompok G-20 sepakat bekerjasama dengan Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan alias Organization for Economics Cooperation and Development (OECD) untuk mengidentifikasi non-cooperative jurisdictions mulai Juli mendatang.
G-20 juga menyatakan bahwa peningkatan transaparansi dari yuridiksi negara tempat penyembunyian pajak sangat vital bagi keseimbgangan system financial internasional.
Seperti diberitakan Reuters awal pkan lalu (11/4) OECD yang memprakarsai klausul AEOI mengaku belum menerima permintaan pendaftaran dari sejumlah yuridiksi penganut tax haven seperti Panama, Bahrain, Nauru serta Vanuatu. Berbeda halnya dengan British Virgin Island (BVI) yang akan mengadopsi AEOI mulai tahun 2017 mendatang.
Cark Gascoigne, Wakil Direktur Financial Accountability and Corporate Transparantcy Coalition berpendapat perlu mekanisme penegakan hukum agar kesepakatan tersebut dipatuhi.
Sumber: KONTAN
http://www.pemeriksaanpajak.com
Kategori:Berita Pajak
PEMERIKSAANPAJAK.COM 
Tinggalkan komentar