Mendongkrak Pajak di Era Digital

Era digital saat ini sudah tidak terelakkan lagi. Perkembangan teknologi informasi khususnya dunia maya begitu pesat. Maka, orientasi pembangunan saat ini pun berkejaran dengan berbagai perubahan. Perilaku masyarakat terus bergeser, perilaku ingin serba cepat seakan mengubah berbagai tatanan aspek kehidupan. Salah satu contoh  pergeseran tesebut adalah kebiasaan membeli barang, ticketing, transfer, dan bermacam transaksi  yang saat ini begitu mudah menggunakan media internet.

Konsumen pengguna internet sangat dimanjakan, dapat menghemat tenaga, biaya, waktu, bahkan dapat menikmati berbagai pilihan produk. Namun, sisi lain bagaimana dunia perpajakan dibuat pusing untuk dapat menangkap berbagai transaksi elektronik dunia maya tesebut. Era digital economy inilah yang justru menimbulkan kekhawatiran sekaligus harapan besar bagi aparatur pajak (fiskus), karena secara riil transaksi arus barang makin banyak tetapi sulit dideteksi dan tak ada buktinya.

Kekhawatiran ini didukung lemahnya perangkat infrastrukur maupun teknologi informasi yang dapat menangkap aktivitas tersebt padahal merupakan potensi penerimaan pajak. Plus, kendala sistem penganggaran dalam APBN, seperti mekanisme barang misalnya software yang up to date yang dibutuhkan saat ini, sementara baru akan terealisir minimal satu tahun yang akan datang karena masalah procedural anggaran. Hal ini tentu saja semakin mempersulit pihak fiskus untuk dapat memenuhi dan mengimbangi kecanggihan pihak objek target pajak yang disasar. Di lain sisi, kapasitas Sumber Daya Manusia yang mumpuni juga sangat diperlukan.

Sejak lama memang, pemerintah mengusahakan agar e-commerce dapat menjadi delik pajak, namun kemudian perkembangan era digital bukan yang sesederhana e-commerce lagi. Ternyata perusahaan online asing yang beroperasi di Indonesia makin mudah masuk ke wilayah ini. Sudah bukan rahasia umum bertahun-tahun perusahaan korporasi seperti Google, Whatsapp, Facebook, Twitter, Yahoo, dan lain-lain sudah beroperasi dan menjual iklan di Indonesia, namun penghasilan lari ke induknya di Negara lain. Padahal, ini adalah potensi pajak yang menjanjikan sebagai pundi-pundi penerimaan pajak nasional.

Transfer penghasilan yang dilakukan perusahaan tadi tentu saja menyebabkan hilangnya dasar pengenaan pajak dimana pelaku usaha memperoleh penghasilan yang sebenarnya. Hal ini sangat merugikan bagi Negara asal transaksi, karena pelaku usaha tersebut sudah memperoleh penghasilan dari konsumen yang sangat haus layanan informasi (seperti halnya Indonesia), padahal pelaku usaha itu menikmati barang public dan segala fasilitas umum yang ada. Namun penghasilan yang diterima justru dialihkan ke Negara tax haven, seperti Singapura.

Aturan pembatasan

Dengan modus seperti ini akhirnya beberapa Negara mulai sadar, dimulai Inggris, Prancis, Italia dan lain-lain termasuk Indonesia. Prancis mulai menyasar pajak dari perusahaan raksasa internet seperti Google yang telah meraup omzet lebih dari US$ 30 miliar per tahun dari penjualan iklan. Padahal sekian persennya berasal dari Negara Prancis.

Nah, urgensi Pemerintah Indonesia adalah harus bekerja sama dengan pemerintah Singapura untuk menyelesaikan masalah ini. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi apa yang sering disebut sebagai Base Erosion Profit Shifting (BEPS), yang merupakan persoalan yang tidak mudah. Permasalahannya bukan hanya karena dapat menimbulkan salah tafsir peraturan perpajakan di Negara yang berbeda, namun juga karena berebut kepentingan antara pemerintah bisnisnya itu sendiri.

Oleh karena itu, ada beberapa pertimbangan yang dapat mengatasi permasalahan ini. Pertama, sudah seharusnya pemerintah lebih fokus untuk menyasar penerimaan pajak dari perusahaan-perusahaan online, sebagai basis pajak.

Potensi pajak yang dapat diambil dari perusahaan penyedia layanan dunia maya ini sungguh sangat besar. Semua instrument mesti dikerahkan. Coba bandingkan dengan kebijakan yang dilakukan pemerintah Inggris terhadap Google sehingga pajaknya meningkat sangat besar dari hanya £ 1,3 juta menjadi £130 juta setelah berbentuk Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Di Indonesia, selama ini memang pihak Google sudah berkontribusi sebagai pembayar pajak. Namun, hanya sebatas penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) dari karyawan Google.Sementara Pajak atas PPh Badan Google yang sangat besar tidak terdeteksi. Padahal di Indonesia tidak hanya Google saja yang beroperasi, masih banyak penyedia layanan internet lainnya. Sebut saja Yahoo, WhatsApp, Instagram, Line, Facebook, dan lain-lain.

Kemudian salah satu solusi lainnya, pemerintah Indonesia harus lebih aktif bersama Negara G-20 yang bekerja sama dengan OECD untuk membahas BEPS dan cara-cara penanggulangannya. Untuk itu, pemerintah perlu terus menyampaikan usulan agar regulasi dan aturan perpajakan yang disusun guna mengatasi masalah BEPS ini dapat bersifat fleksibel dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan kesiapan infrastruktur serta teknologi informasi di setiap Negara, yang tidak akan merugikan dalam mengimplementasikannya.

Kedua,pemerintah dapat menyusun peraturan yang dapat membatasi akses perusahaan luar negeri utnuk memperoleh keuntungan dari Indonesia. Seperti pembatasan beberapa situs luar negeri, seperti yang telah dilakukan pemerintah China terhadap Google. Demikian juga pembentukan National Payment Gateway (NPG) dan pengembangannya untuk mengawasi transaksi perdagangan (e-commerce), baik dalam negeri maupun transaksi luar negeri. Disusul dengan menyempurnakan ketentuan tentang perencanaan (tax planning) yang akurat, penghindaran pajak (tax avoidance), dan anti tax avoidance yang berupa Specific Anti Avoidance Rule (SAAR) maupun General Anti Avoidance Rule (GAAR) yang dibuat lebih rinci.

Ketiga, perlunya payung hukum yang dapat memberikan ruang dan kewenangan  lebih besar kepada aparat pajak untuk menindak para pengemplang pajak.

Sumber: KONTAN

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: