Panama Papers dan Penghindaran Pajak

Panama Papers berupa pengungkapan dokumen terbesar atas kepemilikan offshore company telah menarik perhatian masyarakat dan, terutama, otoritas pajak seluruh dunia karena perusahaan luar negeri tersebut digunakan untuk menyembunyikan kepemilikan aset, yang dianggap sebagai penggelapan pajak dan secara mengejutkan juga dilakukan oleh tokoh-tokoh ternama dari Indonesia. Panama Papers yang berbeda dari pengungkapan lain seperti pengungkapan informasi rekening bank asing atau LuxLeak yang berisi perjanjian tertutup dengan otoritas pajak dimana hanya Panama Papers yang benar-benar bisa menjadi sorotan dan berita utama di Indonesia.

Terdapat anggapan bahwa penggunaan offshore company dalam Panama Papers adalah legal dan bukan penggelapan pajak. jika ini adalah penghindaran pajak, apa yang otoritas pajak, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), dapat lakukan?

Pengunaan offshore company terutama berada di negara yang disebut tax haven umumnya juga menjadi financial offshore center dengan ciri-ciri seperti yang dijelaskan dalam laporan OECD, yakni tidak adanya pajak atau kurangnya pertukaran informasi yang efektif atau kurangnya transparansi atau tidak ada kegiatan yang substansial. Salah satu cirri lain dari tax haven, selain kerahasiaan perbankan, yang sering dilupakan adalah kerahasiaan, atas kepemilikan badan usaha yang didukung dalam hukum domestic negara tersebut sehingga akan sukar atau bahkan illegal untuk mengetahui pemilik badan usaha di negara tersebut.

Karena kerahasiaan di negara tax haven atas informasi pemilik (beneficial owner) dari perusahaan atau badan yang didirikan di negara tersebut maka pendirian offshore company di negara tersebut adalah pilihan yang baik untuk menyembunyikan pemilik entitas tersebut seperti dijelaskan dalam entitas di tax haven tersebut dapat berupa perseroan terbatas (limited liability company), persekutuan, koperasi, yayasan atau bahkan trust yang tidak ada dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai contoh, salah satu perusahaan multinasional asal India bahkan dimiliki oleh satu charitable trust.

Rencana Tax Amnesty, idealnya, harus dapat membantu Ditjen Pajak untuk menemukan aset di luar negeri, termasuk saham dan berbagai kepemilikan entitas luar negeri yang tidak selalu merupakan perseroan yang kepemilikannya didasarkan saham.

Tidak melaporkan pendapatan yang diterima dari offshore company dapat digolongkan sebagai penggelapan pajak di Indonesia, tetapi dengan skema penghindaran pajak yang tepat, pendapatan yang diperoleh mungkin tidak perlu dilakukan ke otoritas pajak.

Penggunaan offshore company tidak hanya ditemukan di tax haven karena dilaporkan juga bahwa beberapa pihak, termasuk warga Indonesia, dapat memiliki property mewah di Los Angeles, AS, menggunakan shell company.

Penggelapan vs penghindaran

Penggelapan pajak, terutama lewat offshore company, bukan hal yang umum di Indonesia karena kebanyakan kasus penggelapan pajak berupa penggunaan faktur pajak fiktif yang proses hukumnya dapat menjadi sangat panjang, seperti halnya kasus Asian Agri, dan tidak mudah bagi otoritas pajak untuk membuktikan bahwa ada penggelapan pajak berdasarkan Pasal 39 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Pajak yang memberikan sanksi pidana, penjara selama setidaknya enam bulan hingga maksimum enam tahun serta denda tambahan, setidaknya dua kali sampai empat kali dari jumlah pajak yang terutang.

Penghindaran pajak adalah legal, meskipun terdapat pertanyaan tentang etika dan moralitas, di mana salah satu tujuannya adalah mencapai tariff pajak efektif serendah mungkin dan Ditjen Pajak dapat menggunakan aturan penghindaran pajak berdasar pasal 18 UU Pajak Penghasilan (PPh) seperti debt-to-equity ratio, transfer pricing, controlled foreign corporation (CFC) rule, international-hiring out of labor, sampai aturan conduit company di tax haven. Aturan penghindaran pajak bisa menjadi pendekatan lain atas informasi yang diberikan Panama Papers, terutama jika pendapatan digunakan untuk membangun offshore company telah dilaporkan kepada Ditjen Pajak.

Adalah hal yang legal bagi warga Indonesia untuk mendirikan offshore company di tax haven sebagai holding company untuk memiliki saham perusahaan atau aktiva tidak berwujud baik di Indonesia atau negara lain, dimana ada kesempatan bagi penghindaran pajak melalui penangguhan pendapatan dengan tidak mengirimkan dividen kepada mereka sebagai pemegang saham.

Aturan atas penghindaran pajak yang disebut CFC rule, menurut pasal 18 (2) UU PPh menetapkan saat pembayaran dividen untuk mengatasi penghindaran pajak lewat penundaan dividen, meski aturan ini terutama mengatur perseroan terbatas dan tidak mengatur entitas lain, seperti trust atau yayasan, yang tidak didasarkan pada saham. Ditjen Pajak sendiri dapat mengalami kesulitan untuk mengetahui pemilik asal Indonesia dari offshore company di tax haven, sehingga aturan atas CFC rule sukar diterapkan, kecuali wajib pajak telah melaporkannya.

Panama Papers dapat mengungkapkan pemilik dari offshore company dan lokasi usahanya. Ditjen Pajak dapat menggunakan informasi tersebut untuk memecahkan masalah penghindaran pajak meskipun Indonesia tidak memiliki General Anti Avoidance Rule yang terintegrasi dalam UU pajak, seperti yang digunakan di negara lain, sebagai dasar hukum untuk menentukan apakah skema penghindaran pajak dapat diterima.

Informasi dari Panama Papers tidak hanya tentang penggelapan pajak tetapi juga tentang penghindaran pajak, dengan menggunakan beragam jenis entitas di negara asing yang tidak hanya berupa perseroan terbatas. Ditjen Pajak dapat menggunakan informasi tersebut untuk mengatasi penghindaran pajak dan memperbaiki aturan atas penghindaran pajak antar-negara.

Sumber: Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: