JAKARTA. Bank Indonesia (BI) mengaku kebijakan pelonggaran rasio loan to value (LTV) atau financing to value (FTV) untuk kredit properti dan kendaraan bermotor sejak pertengahan tahun lalu tidak bisa mendorong kenaikan kredit perbankan. Pada tahun ini, BI berharap kebijakan yang sama akan lebih kuat menaikkan kredit.

Direktur Derpartemen Kebijakan Makroprudensial BI Yati Kurniati beralasan, pelonggaran LTV tahun lalu dilakukan saat pertumbuhan ekonomi melambat. Akibatnya masyarakat lebih memilih membeli keperluan utama dibandingkan rumah atau kendaraan bermotor. “Hasil kajian BI menunjukkan, dampak kebijakan tersebut hanya mampu menahan perlambatan kredit dan belum mampu mendorong pertumbuhan kredit,” katanya, Jumat (27/5).

Seperti diketahui pada pertengahan Juli 2015, BI menetapkan kenaikan LTV KPR pembelian rumah pertama dari 70% menjadi 80%. Ini berarti, uang muka alias down payment (DP) KPR menurun menjadi minimal 20% dari sebelumnya 30%. Pelonggaran dilakukan setelah pada 18 Juni 2015, BI menurunkan DP kredit otomotif sebesar 5%.

Namun kebijakan itu tak membuat pertumbuhan kredit melesat. Sepanjang 2015, perbankan nasional hanya membukukan pertumbuhan kredit 10,1%. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan batas bawah proyeksi BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sebesar 11%-13%. Padahal, pertumbuhan kredit menjadi salah satu faktor yang cukup signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pada tahun ini, BI melihat prospek pertumbuhan ekonomi lebih baik. Oleh karena itu BI berharap, relaksasi LTV yang rencananya merelaksasi aturan KPR. Dua opsi tengah dikaji, yakni menghapus larangan pembelian secara kredit untuk rumah inden kedua dan melonggarkan batasan LTV pembelian rumah.

Namun BI meminta pemerintah turut mendorong pertumbuhan kredit, khususnya properti. “Bukan hanya sisi perbankan, bisa juga dari perlindungan konsumen atau perpajakan,” tambah Yati.

Penulis : Adinda Ade Mustami

Sumber: Harian Kontan , 28 Mei 2016 Hal 2

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:artikel pajak, bank, berita pajak, ekonomi, ekonomi Indonesia, kebijakan pajak, KPR, kredit properti, kredit properti dipermudah, mendorong pertumbuhan, pajak, pajak indonesia, pembelian rumah, penerimaan pajak, perbankan, pertumbuhan, upaya mendorong pertumbuhan ekonomi