Seluruh Data Perpajakan Wajib Dilaporkan

Pemerintah dan DPR mulai membahas revisi UU Ketentuan Umum Perpajakan

JAKARTA. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kemarin (8/6), mulai membahas Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Beleid ini digadang-gadang sebagai langkah untuk mereformasi sistem dan lembaga pajak.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak menjadi isu sentral yang menjadi latar belakang pengajuan revisi UU KUP. Isu ini kemudian dijabarkan dalam berbagai kebijakan yang tertuang dari setiap pasal yang ada di dalam RUU KUP.

Salah satu poin revisi beleid ini adalah pemerintah mengubah terminologi wajib pajak menjadi pembayar pajak. Tujuannya adalah untuk memposisikan wajib pajak sejajar dengan petugas pajak, atau fiskus. “Perubahan terminologi ini dimaksudkan memberi penghargaan kepada masyarakat yang membayar pajak,” kata Bambang, Rabu (8/6).

Poin penting lain yang diatur dalam calon beleid ini adalah mengenai data dan informasi perpajakan. Salah satu ketentuannya, masyarakat yang telah memenuhi kewajiban perpajakan dengan memberikan data dan informasi tidak akan dituntut secara perdata maupun pidana. Jaminan ini diberikan agar pembayar pajak merasa aman memberikan data pajak.

Data perbankan

Selain itu, lewat calon beleid ini pemerintah mengatur tentang data dan informasi terkait perpajakan yang wajib dilaporkan kepada otoritas pajak. Pasal 39 draf RUU KUP menyebutkan, setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan/atau informasi yang berkaitan dengan perpajakan.

Kewajiban pemberian data dan informasi pajak ini juga berlaku bagi perbankan, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, dan lembaga lain. Di samping itu, dalam Undang-Undang lain, instansi itu terkait dengan kewajiban sesuai dengan UU yang berlaku. Namun RUU KUP ini bisa membatalkan kewajiban merahasiakan data yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, kecuali untuk bank dan kustodian.

Bambang menyatakan, kehadiran beleid revisi ini bisa memperbaiki pengenaan sanksi perpajakan agar lebih mendidik. Dia juga berharap, revisi UU KUP bisa meningkatkan pelayanan perpajakan dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi.

Dalam pembahasan awal di Komisi XI DPR, seluruh fraksi di Komisi XI DPR sepakat untuk melanjutkan pembahasan calon beleid ini ke tahap selanjutnya. Targetnya, RUU ini selesai dibahas tahun ini.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Indah Kurnia berharap revisi UU KUP ini bisa mendukung kebijakan lain yang kini tengah disusun pemerintah yakni RUU tentang Pengampunan Pajak. Revisi UU KUP ini merupakan payung hukum yang mengatur prinsip kebijakan pajak. Revisi UU KUP diharapkan bisa menjadi dasar pemerintah melakukan reformasi perpajakan.

Aturan tentang Data Pajak di RUU KUP

Pihak-pihak yang memenuhi kewajiban pemberian data dan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat1  tidak dapat dituntut secara pidana atau perdata sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang kewajiban merahasiakannya dilanggar.

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

a. Instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lain yang wajib memberikan data dan atau informasi yang berkaitan dengan perpajakan;

b. Jenis data dan atau informasi yang berkaitan dengan perpajan dan;

c. tata cara penyampaian data dan atau informasi yang berkaitan dengan perpajakan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah

Kepala lembaga dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dapat meminta keterangan dan atau bukti kepada bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, dan atau pihak lain melalui permintaan secara tertulis Bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak dan atau pihak lainnya wajib memberikan keterangan dan atau bukti kepada kepala lembaga dalam hal pihak sebagaimana dimaksud terikat oleh kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan berdasarkan UU ini, kecuali untuk bank dan kustodian kewajiban merahasiakan ditiadakan atas permintaan tertulis dari kepala lembaga kepada otoritas yang berwenang.

Pihak yang memenuhi kewajiban pemberian keterangan dan atau bukti tidak dapat dituntut secara pidana dan atau perdata sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang kewajiban merahasiakannya dilanggar.

Surat permintaan secara tertulis diajukan oleh kepala lembaga atau pejabat yang ditunjuk ketentuan mengenai tata cara permintaan keterangan dan atau bukti diatur dengan peraturan kepala lembaga. (sumber: Draf RUU KUP)

Sumber: Harian Kontan 9 Juni 2016

Penulis : Asep Munazat Zatnika

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: