Target Penerimaan Perpajakan Mencapai Rp 1.527,1 Triliun

JAKARTA – Turunnya target pertumbuhan ekonomi 2016 dari 5,3% menjadi 5,2% tidak memangkas target penerimaan perpajakan. Dalam Rancangan Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2016, Badan Anggaran (Banggar) DPR memutuskan target penerimaan pajak sebesar RP 1.527,1 triliun.

Nilai tersebut sama seperti usulan pemerintah pertama dengan asumsi  pertumbuhan ekonomi 5,3%. Namun dibandingkan dengan APBN 2016, target penerimaan pajak tersebut turun Rp 19,5 triliun.

Target sebesar Rp 1.527,1 triliun, terdiri dari penerimaan pajak penghasilan ( PPh) nonmigas Rp 819,5 triliun, PPh migas Rp 24,3 triliun, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPNBM) Rp 474,2 triliun, pajak bumi dan bangunan Rp 17,7 triliun, serta pajak lainnya Rp 7,4 triliun.

Sementara penerimaan cukai sebesar Rp 148,1 triliun, bea masuk Rp 33,4 triliun, dan bea keluar Rp 2,5 triliun. “Meski pertumbuhan ekonomi turun dari 5,3% ke 5,2%, kami ingin target penerimaan perpajakan tidak berubah,” kata Wakil Ketua Banggar, Said Abdullah, Rabu (8/6).

Seperti diketahui, Panja pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR telah menyepakati target pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN-P 2016 menjadi 5,2% dari usulan sebelumnya sebesar Rp 5,3%. Kesepakatan tersebut naik dari kesepakatan  Panja Pemerintah dengan anggota Komisi XI DPR yang sebesar 5,1%.

Target penerimaan tersebut diharapkan bisa menutup defisit RAPBN-P 2016 yang membengkak. Dalam RAPBN-P 2016 yang membengkak. Dalam RAPBN-P 2016 pemerintah mengusulkan defisit anggaran sebesar 2,48% dari produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut jauh lebih lebar dibanding defisit dalam APBN 2016 yang sebesar 2,15% dari PDB.

Target penerimaan yang tinggi dan defisit yang lebar membuat pemerintah berpikir keras mencari tambahan pemasukan. Selain akan menerapkan cukai baru untuk plastik kemasan, pemerintah juga menunggu realisasi kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro bilang, pemerintah akan fokus menjaga defisit jika tax amnesty gagal dilaksanakan. Satu-satunya jalan adalah dengan melakukan pengetatan anggaran.

Jika asumsi tax amnesty berjalan mulai 1 Juli 2016, diperkirakan penerimaan negara yang bisa didapat mencapai Rp 165 triliun. Penerimaan itu akan masuk dalam RAPBN-P 2016. Jika gagal maka defisit anggaran makin melebar.

Penghematan ini akan menambah dalam RAPBN-P 2016. Dalam rancangan awal pemerintah telah memangkas anggaran belanja kementerian/ lembaga Rp 50 triliun. “Tanpa tax amnesty, kita perkirakan harus memangkas hingga Rp 250 triliun,” kata Bambang.

Bambang memastikan kebijakan tax amnesty bisa cukup berhasil. Ia membandingkan antara kebijakan tax amnesty dengan sunset policy, yang disebut Bambang setengah tax amnesty. Pada saat sunset policy  tahun 2008, pemerintah berhasil mencapai target penerimaan pajak.

Sumber: Kontan, Kamis 9 Juni 2016

Penulis: Asep Munzat Z, Adinda Ade M

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: