Masih Banyak Hambatan Realisasi Paket Kebijakan

Pengusaha minta pemerintah segera merampungkan evaluasi paket kebijakan ekonomi

JAKARTA. Upaya pemerintah untuk merealisasikan sejumlah paket kebijakan ekonomi guna mendorong ekonomi dalam negeri, rupanya masih banyak hambatan. Bahkan, berbagai aturan turunan yang telah diterbitkan pemerintah juga belum cukup ampuh untuk merealisasikan paket kebijakan ekonomi.

Deputi Bidang Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edy Putra Irawadi mengatakan, berdasarkan laporan yang diterima Kantor Menko Perekonomian, hingga kini setidaknya ada 30 kasus yang terkait dengan regulasi dalam paket kebijakan ekonomi belum bisa berjalan.

Beberapa laporan itu antara lain, pertama, laporan tentang pemberlakuan sistem verifikasi legalitas kayu (SLVK). “Masih ada penahanan mebel sehingga tidak bisa ekspor,” kata Edy, pekan lalu.

Catatan saja, dalam deregulasi paket kebijakan ekonomi jilid I, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 66/M-DAG/8/2015 tentang Ketentuan Produk Industri Kehutanan. Dalam beleid itu, pemerintah menghapus kewajiban pencantuman sertifikat verifikasi legal kayu bagi ekspor produk furnitur.

Namun, ketentuan ini direvisi lagi dengan Permendag nomor 89 tahun 2015 yang mewajibkan eksportir kayu melampirkan dokumen tentang asal usul kayu dari pemasok yang sudah memiliki sertifikat legalitas kayu (SLK).

Yang terbaru, Kemdag juga telah menerbitkan Permendag nomor 25/M-DAG/PER/4/2016 yang merupakan perubahan atas Permendag nomor 89/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan. Lewat Beleid baru itu, pemerintah mewajibkan dokumen V-legal bagi ekspor produk kayu kelompok A, yakni kelompok produk kayu olahan dan produk turunan lainnya.

Kedua, pengaduan juga terjadi dalam hal implementasi kemudahan perizinan dan perpanjangan kerja tenaga kerja asing di kawasan ekonomi khusus (KEK). Menurut Edy, berdasarkan laporan yang diterima Kantor Menko, hingga kini masih banyak kasus pemeriksaan yang berbelit-belit terhadap warga negara asing di imigrasi dan hotel.

Ketiga, soal insentif fiskal kepada industri. “Kasus ini terjadi pada Samsung, dia dijanjikan insentif fiskal. Dia bangun duluan, tapi ternyata tidak dikasih,” kata Edy.

Selain itu, Samsung minta izin impor, tapi disyaratkan agar investasi di Indonesia. “Begitu dia buka di sini, ternyata investor yang tidak investasi, dikasih impor, dan akhirnya Samsung merajuk,” kata Edy. Keempat, ada laporan tentang keluhan dari perusahaan yang mengaku sulit mengikuti proses menerima insentif diskon tarif listrik.

Selain kasus tersebut, Edy mengatakan, pelaksanaan paket kebijakan juga dinodai oleh penerapan peraturan daerah soal kewajiban CSR bagi perusahaan. “Pelaksanaan di lapangan, Karawang membuat perda CSR yang ditentukan besarannya, dan polisi masuk pabrik,” katanya.

Harus ada sanksi

Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang menuturkan masih banyaknya masalah yang menghambat implementasi paket kebijakan perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Makanya, ia meminta pemerintah untuk segera merampungkan evaluasi implementasi paket kebijakan ekonomi ini, termasuk kinerja birokrasinya. “Kalau perlu sanksi yang tidak mau jalankan, supaya jalan,” katanya.

Edy menambahkan, untuk mengatasi berbagai hambatan dalam pelaksanaan paket kebijakan ekonomi, pemerintah telah membentuk tim khusus yang bertugas untuk mengevaluasi pelaksanaan paket kebijakan ekonomi. Tim ini berada langsung di bawah presiden. Sehingga, pertanggungjawaban hasil pemantauan akan langsung direkomendasikan ke presiden.

Catatan saja, akhir bulan lalu pemerintah menggelar evaluasi pelaksanaan paket kebijakan ekonomi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menambahkan, kementeriannya telah mengevaluasi 12 paket kebijakan yang diumumkan pemerintah sejak Desember 2015. Dari hasil evaluasi itu, dari 203 regulasi baru yang direncanakan terbit, pemerintah baru menyelesaikan 193 aturan atau 95%. Masih ada 10 aturan yang belum selesai.

Sumber: Harian Kontan 13 Juni 2016

Penulis : Agus Triyono

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: