Subsidi Solar Dipangkas Separuh

JAKARTA – Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat untuk memangkas subsidi bahan bakar (BBM) jenis solar dari sebelumnya Rp 1.000 perliter menjadi Rp 500 per liter. Nilai subsidi itu lebih tinggi dibandingkan usulan pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P) 2016 sebesar Rp 350 per liter.

Kesepakatan itu diambil dalam rapat internal Komsisi VII DPR, pada Selasa (14/6). Kesepakatan diambil tanpa kehadiran perwakilan pemerintah. Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu bilang, pihaknya terpaksa memutuskan sendiri karena Menteri ESDM selalu berhalangan hadir dalam pembahasan. “Kita dikejar waktu, karena Badan Anggaran (Banggar) sudah menunggu keputusan kami,” katanya, Selasa (14/6).

Dalam rapat internal, Komisi VII juga memutuskan sejumlah asumsi dasar terkait sektor energi, seperti harga minyak Indonesia (ICP) menjadi US$ 45 per barel. Juga penurunan target cost recovery dari sebelumnya sebesar US$ 11 miliar dalam APBN 2016 menjadi US$ 9 miliar. Sejumlah kesepakatan asumsi makro sektor energi ini rencananya akan dibahas oleh Banggar mulai Rabu (15/6) besok.

Walau tanpa melibatkan pemerintah dalam pengambilan kesepakatan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengaku tidak keberatan. Menurutnya, keputusan itu sudah mengakomodir keinginan pemerintah. Meskipun dalam beberapa kali rapat kerja, tanpa kehadirannya.

Daya beli

Sebagai Menteri, Sudirman Said boleh tidak merasa keberatan, namun bagi masyarakat umum pemangkasan subsidi solar menjadi Rp500 per liter tentu tetap mengurangi daya beli masyarakat. Sebab, dalam RAPBN-P 2016, pemerintah juga berencana memangkas sejumlah belanja yang langsung mengena masyarakat, seperti belanja di sektor pendidikan, pelayanan umum, dan perlindungan sosial.

Menteri Sosial Kholifah Indar Parawansa mengatakan, pihaknya tidak bisa menyiapkan program bantalan sosial tambahan untuk menanggulangi efek kenaikan harga BBM. Apalagi menurutnya, anggaran di Kementerian Sosial, saat ini juga mengalami pemangkasan sebesar Rp 1,85 triliun. “Akibat pemangkasan ini sejumlah program sosial juaga akan dipangkas,” katanya, Selasa ( 14/6).

Dalam RAPBN-P 2016 alokasi anggaran belanja pemerintah pusat pada fungsi perlindungan sosial diusulkan sebesar Rp 148,28 triliun. Jumlah itu lebih rendah Rp 9,8 triliun atau 6,2% dari alokasinya dalam APBN 2016 yang sebesar RP 158,09 triliun. Turunnya alokasi anggaran pada fungsi perlindungan sosial terutama disebabkan adanya penghematan dan pemotongan belanja pada kementerian dan lembaga yang menjalankan fungsi perlindungan sosial.

Namun begitu, Kholifah berharap, dengan anggaran yang sangat terbatas ini, pihaknya bisa mengoptimalkan fungsi perlindungan sosial bagi masyarakat. Pihaknya akan memastikan setiap program seperti bantuan tunai langsung dan bantuan lainnya bisa tepat sasaran.

Direktur Institut for Development of Economic and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan, di tengah perlambatan ekonomi global dan domestik, akan sulit bagi pemerintah untuk tidak memangkas anggaran belanja. Namun begitu, menurutnya, penghematan belanja subsidi energi harus benar-benar dialihkan kepada program yang lebih tepat sasaran.

Dengan begitu maka jika kemudian harga BBM naik, masyarakat bisa mendapatkan manfaat dan bantalan dengan kemudahan dalam bidang pelayanan yang lain secara lebih baik, seperti pendidikan dan kesehatan.

Sumber: Kontan, Rabu 15 Juni 2016

Penulis: Asep Munazat Zatnika

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: