TEMPO.CO, Samarinda-Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara memprioritaskan pemenuhan target pajak sebesar Rp 23,9 triliun seperti yang ditetapkan pemerintah.  Sampai pertengahan 2016 realisasi perolehan pajak mencapai 29,8 persen atau masih sekitar Rp 7,1 triliun dari seluruh sektor.

“Pencapaian masih di bawah perolehan nasional yang sudah mencapai 31,5 persen atau rangking 15 dibandingkan 33 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak seluruh Indonesia,” kata Kepala Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Samon Jaya, Jumat, 1 Juli 2016.

Menurut Samon pemenuhan target pajak terganjal pelambatan sektor ekonomi minyak dan gas serta batu bara. Padahal dua-duanya menjadi andalan Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Sejumlah perusahaan pertambangan, kata dia, bahkan sudah gulung tikar akibat krisis global melanda dunia saat ini.

Untuk memenuhi target tersebut, Samon memperluas cakupan obyek pajak seluruh sektor. Termasuk pula obyek wajib pajak perseorangan di perusahaan. “Akan kami kejar sampai lubang semut, potensi pajak di Kalimantan Timur belum tergali maksimal,” ujarnya.

Samon berujar hanya lima ribu wajib pajak pribadi pajak Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang membayar pajak pengahasilan tahunan. Padahal potensi wajib pajak perseorangan sebanyak 87 ribu sesuai pendataan di kantor pajak setempat.

“Bila diasumsikan pembayar pajak seribu orang, hanya 100 orang yang bayar pajak. Para pembayar pajak ini hanya 20 orang saja yang benar-benar membayar sesuai ketentuan negara,” ujarnya.

Samon memastikan akan menekan pembayaran wajib pajak perseorangan tahunan. Tahapan sosialisasi, pemberitahunan, pemeriksaan hingga sandera akan diberlakukan bagi wajib pajak nakal.

Samon mengintensifkan koordinasi berbagai unsur negara dalam pencapaian perolehan pajak tersebut. Kepolisian, Kejaksaan, TNI, Intelejen dan Pemerintah daerah membantu dalam pengumpulan pajak saat ini.

“Kami mengoptimalkan seluruh unsur. Presiden sudah menginstruksikan agar kami meningkatkan perolehan pajak guna menopang pembangunan infrastruktur dan prasarana publik,” ujarnya.

Sumber: tempo.co

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:artikel pajak, batubara, bayar pajak, berita pajak, ekonomi, ekonomi Indonesia, industri batubara lesu, industri migas lesu, kebijakan pajak, migas, pajak, pajak indonesia, penerimaan pajak, penerimaan pajak menurun, penerimaan pajak rendah, penerimaan pajak turun