JAKARTA – Pemerintah harus berupaya meningkatkan pelayanan jalan berbayar alias jalan tol dengan cara menekan waktu transaksi. Karenanya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) menargetkan dalam dua tahun ke depan atau 2018 tidak akan ada lagi transaksi tunai di pintu tol. Dengan kebijakan ini, pelayanan pembayaran di pintu tol akan lebih cepat.
Guna mencapai target waktu tersebut, pemerintah akan mengintegrasikan kerjasama antar operator jalan tol atau Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dengan bank penyedia kartu non tunai sehingga proses pembayaran lebih sederhana.
Menteri PU-Pera, Basuki Hadimuljono mengatakan, telah memiliki peta jalan (roadmap) agar proses integrasi pembayaran bisa dilakukan. “Kami sudah punya roadmap integrasinya, dan akan kami percepat (implementasinya),” kata Basuki, kemarin.
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Herry Trisaputra Zuna mengatakan, penghapusan pembayaran tunai di pintu tol akan meningkatkan kecepatan pelayanan transaksi, memangkas antrean, dan mengurangi potensi kemacetan di jalan tol. Namun, perlu waktu agar integrasi antar operator serta penggunaan transaksi elektronik di pintu jalan tol dapat berjalan. “Akan ke situ arahnya (penggunaan transaksi tol elektronik). Sehingga tidak menggunakan uang tunai, multi bank, bukan bank tertentu saja,” kata Herry.
Bila pengendara tidak mau menggunakan sistem elektronik dalam pembayaran transaksi di jalan tol, dia harus menggunakan jalan non-tol. Catatan saja, kini setidaknya ada empat bank BUMN dan satu bank swasta yang bekerjasama dalam pembayaran jalan tol yakni BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN, dan BCA, termasuk kartu Indomaret.
Sayang, kerjasama pembayaran non-tunai itu tidak berlaku di semua ruas tol. Tidak heran, di pintu tol non tunai justru sering terjadi kemacetan karena hanya kartu tertentu saja bisa digunakan.
Penulis: Handoyo
Sumber: Harian Kontan, 12 Juli 2016 hal 20
http://www.pemeriksaanpajak.com
pajak@pemeriksaanpajak.com
Kategori:Berita Pajak
PEMERIKSAANPAJAK.COM 
Tinggalkan komentar