JAKARTA. Pemerintah akan menitikberatkan pembangunan tahun depan pada upaya mengentaskan kemiskinan dan menurunkan ketimpangan ekonomi. Langkah – langkah itu nantinya akan dimasukkan dalam nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2017.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dirinya berkomitmen untuk menggunakan kebijakan fiskal tahun depan lebih kepada perbaikan ketimpangan ekonomi, termasuk diantaranya isu-isu social seperti kemiskinan dan pengangguran. Isu-isu itu menjadi salah satu fokus dirinya setelah terpilih menjadi Menteri Keuangan.

Sebab itu Sri Mulyani memastikan alokasi anggaran untuk perbaikan ketimpangan ekonomi, mengatasi kemiskinan dan pengangguran akan menjadi prioritas. Hal ini berbeda dengan fokus penggunaan anggaran pemerintah tahun ini yang lebih mengutamakan ekspansi, dengan memperbanyak anggaran untuk proyek infrastruktur.

Mantan Managing Directur Bank Dunia ini juga bilang, fokus penggunaan anggaran tidak hanya terkait jumlah dana yang akan dialokasikan. “Yang lebih penting adalah kualitasnya,” katanya, dalam acara penutupan World Islamic Economic Forum (WIEF), Kamis (4/8), di Jakarta.

Tanpa menyebutkan nilai anggarannya, Sri Mulyani bilang, pemerintah akan mengalokasikan anggaran untuk pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lebih besar. Selain melalui belanja pemerintah pusat, dana juga akan disalurkan melalui pemerintah daerah. Sebab pemerintah daerah dinilai jauh lebih paham cara mendorong ekonomi masyarakat miskin di daerahnya masing-masing.

Langkah Menkeu ini seiring dengan keinginan Presiden Joko Widodo yang meminta RAPBN 2017 tidak terlepas dari program prioritas selama ini. “Seperti percepatan pembangunan infrastruktur dan konektifitas, layanan dibidang kesehatan, pendidikan, serta upaya penanggulangan kemiskinan,” kata Presiden Jokowi, saat rapat kabinet terkait RAPBN 2017, Rabu (4/8). Untuk itu perlu peningkatan efektivitas dan kualitas program perlindungan sosial.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa bilang, pemerintah akan memperbaiki sistem pemberian bantuan sosial. Sebab selain pendidikan, kesehatan dan lainnya, bantuan sosial juga memberikan andil mengurangi kemiskinan dan menyempitkan angka ketimpangan ekonomi.

Untuk itu pemerintah akan memperbaiki sistem penyaluran bantuan sosial dengan membuat e-warung. Melalui e-warung penyaluran bantuan sosial seperti raskin atau Program Keluarga Harapan (PKH) tak akan lagi dalam bentuk uang tunai.

Penulis: Asep Munazat Zatnika

Sumber:  Harian Kontan, 5 Agustus 2016

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Pengampunan pajak

Tag:ekonomi, kebijakan fiskal, kebijakan pemerintah, kemiskinan, ketimpangan ekonomi, kualitas program perlindungan sosial, nota keuangan, pembangunan, Pemerintah, pengentasan kemiskinan, peningkatan efektivitas, proyek infrastruktur, rapat kabinet