MEDAN – Direktur Penegakan Hukum, Dirjen Pajak Republik Indonesia, Dadang Suwarna mengatakan, Tax Amnesty (pengampunan pajak) merupakan kebijakan yang menawarkan banyak keuntungan.

Di antaranya penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi dan pidana perpajakan, tidak dilakukan pemeriksaan, penghentian proses pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan.

“Jadi banyak sebenarnya keuntungannya. Sebaiknya kita manfaatkan momen Tax Amnesty ini. Sebab, kesempatan ini hanya datang sekali,” katanya pada sosialisasi Tax Amnesty bersama Bank Mega di Taipan Restauran Capital Building Medan, Rabu (31/8/2016).

Dijelaskannya, ada kemudahan yang diberikan pemerintah terhadap Wajib Pajak. Hal tersebut pun dibuat dalam priode terbatas.

“Ada syarat, harus punya NPWP terntunya dalam bayar tebusan. Nah ini tarif Tax Amnesty 2 persen bagi deklarasi periode 1 Juli hingga 31 September. Sedangkan periode 1 Oktober sampai 31 Desember dikenakan 3 persen, dan nanti pada periode Januari 2017 sudah 5 persen,” tandasnya.

Sumber : pengampunanpajak.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Pengampunan pajak

Tag:amnesti pajak, artikel pajak, artikel pengampunan, berita pajak, berita pengampunan, deklarasi harta, deklarasi harta dalam negeri, deklarasi harta luar negeri, ditjen pajak, investasi, jokowi, Kementerian Keuangan, pajak indonesia, pengampunan, Pengampunan pajak, pengampunan pajak indonesia, peraturan amnesti pajak, peraturan pengampunan pajak, repatriasi, repatriasi dana, repatriasi harta, tax amnesty, update pengampunan pajak, UU pengampunan pajak, UU Perpajakan, UU Tax Amnesty