JAKARTA. Belanja pemerintah tidak akan bisa menopang pertumbuhan ekonomi akhir tahun. Pemangkasan anggaran belanja negara hingga dua kali, sebesar Rp 50,01 triliun pada April 2016 dan Rp 133,8 triliun pada Agustus 2016 akan banyak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 2016.

Ekonomi Center of Reformon Economics (CORE) Indonesia, Akhmad Akbar Susamto mengatakan, dalam kondisi ekonomi global yang melambat seharusnya belanja modal pemerintah menjadi penopang pertumbuhan ekonomi.

Namun saat ini anggaran pemerintah dipangkas, sehingga target pertumbuhan ekonomi dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016 diturunkan dari 5,2% menjadi 5,1%. “ Biasanya kuartal III dan IV pertumbuhan ekonomi ditopang beloanja pemerintah, namun kali ini tidak akan terjadi karena ada pemangkasan,” ujar Akbar, Selasa (6/9).

Dengan kondisi itu maka diperkirakan pertumbuhan ekonomi untuk sisa kuartal tahun ini hanya akan ditopang konsumsi rumah tangga dan investasi. “Kami memperkirakan sisa dua kuartal ini pertumbuhan ekonomi hanya akan mencapai 5%,” katanya.

Pada kuartal I 2016 ekonomi Indonesia tumbuh 4,92% (YoY), sementara pada kuartal II 2016 sebesar 5,12% (YoY). Sehingga komulatif semester I 2016, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,04%.

Ciptakan sistem sederhana agar wajib pajak mudah membayar pajak.

Menurut Akhmad, realisasi pertumbuhan ekonomi yang rendah salah satunya disebabkan karena APBN tidak kredibel. Misal, walau pada 2015 realisasi pajak hanya 85,6% dari target di 2016. “Pemerintah harus realistis menyusun RAPBN 2017,” ungkapnya.

Untuk menghindari pelebaran defisit anggaran tahun depan, pemerintah harus bisa melakukan reformasi sistem pengumpulan pajak. Salah satunya dengan menciptakan sistem sederhana agar wajib pajak mudah membayar pajak. “Bisa dengan memperbanyak outlet bayar pajak di seluruh daerah,” ungkapnya.

Pemerintah juga harus memperhatikan karakteristik wajib pajak Indonesia. Sebab terdapat kesenjangan sangat lebar antara wajib pajak kaya dan miskin. Juga perlu adanya ketegasan hukum.

Direktur penyusun APBN Kementerian Keuangan Kunta Wibawa Dasa Nugraha bilang, dalam penyusunan RAPBN 2017 pemerintah mencoba realistis dengan mendasarkan pada realisasi 2016. Itulah sebabnya, target pendapatan pajak 2017 diturunkan. “Agar semakin kredibel dan swasta makin percaya,” katanya.

Sumber : Kontan Harian

Penulis : Hasyim Ashari

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016, artikel pajak, berita pajak, Center of Reformon Economics (CORE), kesenjangan sangat lebar antara wajib pajak kaya dan miskin, ketegasan hukum, pemangkasan anggaran belanja negara, pemerintah mencoba realistis, wajib pajak indonesia