Pajak dan Kewarganegaraan : Sebuah Ironi

Hasil gambar untuk kewarganegaraanSebagaimana emerging courtries lainnya, Indonesia juga menghasilkan warga negar yang memiliki kekayaaan luar biasa (super rich people). Pada 2015, majalah Forbes dan Globe Asia  telah mengeluarkan daftar 250 orang terkaya di Indonesia dan ternyata tidak seluruhnya memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Tercatat, 8 orang dalam daftar itu tak memiliki NPWP. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Jika seseorang masih memiliki kewarganegaraan suatu negara apakah berarti dia harus membayar pajak penghasilan ke negara tersebut? Menjawab pertanyaan itu kita harus melihat perbedaan prinsip kewarganegaraan dan pajak.

Pada prinsipnya, Indonesia menganut kewarganegaraan hanya diberikan secara terbatas, yaitu untuk anak yang berusia sampai 18 tahun dan belum kawin sampai usia tersebut berdasarkan UU Kewarganegaraan tahun 2006.

Kewarganegaraan bukanlah faktor utama untuk menentukan di negara mana seseorang harus membayar pajak. Undang-Undang pajak penghasilan menyebutkan bahwa seseorang harus menjadi wajib pajak (dan membayar pajak penghasilan) di Indonesia jika dia tinggal di Indonesia selam lebih dari 183 hari. Ketentuan sebaliknya, jika WNI tinggal di luar Indonesia lebih dari 183 hari, maka dia sudah tidak menjadi subjek pajak Indonesia (bukan sebagai wajib pajak Indonesia lagi). Artinya, Indonesia menganut asas residensial untuk menentukan apakah seseorang menjadi wajib pajak di Indonesia atau bukan.

Tie breaker rule

Mobilisasi manusia sudah sedemikian rupa sehingga terdapat istilah permanent traveler. Berbagai profesi menuntut orang terus berpindah-pindah domisili, misalnya businessman, atlet, artis dan sebagainya. Organization of Economic Coorperation Development (OECD) telah memberikan pedoman untuk menentukan status residen ganda, yang disebut dengan tie breaker rule.

Pedoman itu secara berurutan adalah permanent home, center of vital interest, habitual abode dan terakhir mutual agreement atau citizenship (kewarganegaraan) Jika langkah pertama sudah berhasil menentukan status residen seseorang, maka langkah berikutnya tak perlu digunakan.

Faktor penentu pertama, tempat tinggal tetap termasuk data rekening bank, kepemilikan properti, surat izin mengemudi, paspor bahkan sampai dengan pemilik hak pilih. Faktor kedua, tempat kepentingannya berada, misal lokasi pekerjaan, sumber penghasilan atau penerima manfaat.

Faktor ketiga, tempat kebiasaan, misalnya tempat berlibur atau menghabiskan waktu. Jika ketiga faktor itu belum jelas dapat menentukan status residennya maka langkah keempat adalah persetujuan antara negara untuk menentukan residen seseorang. Berdasarkan OECD Guidance itu dapat disimpulakan bahwa kewarganegaraan sangat jarang menjadi faktor penentu di mana seseorang harus membayar pajak.

Jika perpajakan tidak ditentukan semata-mata oleh faktor kewarganegaraan, tentu harta (uang) lebh sulit lagi dikendalikan. Uang bersifat fungible, mudah berpindah dan berubah bentuk dengan tingkat kecepatan sangat tinggi. Tentunya sangat naif jika hanya bersandar kepada faktor kewarganegaraan seseroang untuk membayar pajak di Indonesia.

Game theory

Pada dasarnya, manusia adalah makhluk ekonomi (homo economicus). Seseorang akan bersikap rasional dalam setiap tindakan ekonomi dan memperhitungkan antara pengorbanan dan hasil yang diperoleh. Demikian juga, orang super kaya itu akan menempatkan uangnya pada instrumen keuangan yang memberikan tingkat return dan fitur lainnya yang ditawarkan.

Dalam teori ekonomi, dikenal game theory yang berkaitkan dengan pembuatan keputusan pada saat ada dua pihak atau lebih berada dalam suatu kompetisi. Jika diibaratkan tax amnesty dalam game theory, maka terdapat dua pemain (yaitu pemerintah dan wajib pajak) yang masing-masing memiliki strategi dan hasil yang diharapkan. Asumsi terpenting adalah setiap pemain tahu strategi dan hasil yang didapat.

Melihat perkembangan repatriasi dalam program tax amnesty, dapat dilihat bahwa strategi pemerintah masih belum dapat menghasilkan hasil yang maksimal. Pemerintah perlu memikirkan strategi tambahan, terutama berkaitan dengan instrumen investasi yang ditawarkan.

Tingkat return diperkirakan hanya 5%-7% (dikurangi pajak) dengan membayar uang tebusan 3%, belum termasuk depresiasi rupiah terhadap mata uang asing. Tapi, jika pemerintah dapat menjaga iklim pemerintah dapat menjaga iklim investasi sangat menjanjikan maka dana itu otomatis akan mengalir ke Indonesia.

Penulis: Benny Gunawan Ardiansyah

Sumber: Harian Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: