JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus suap Rajesh Rajamohanan Nair, President Director & Director Far East Operation Lulu  Group International, Sekaligus Direktur Utama PT EK Prima Ekspor Indonesia (EKP), kepada Kepala Sub-Direktorat Bukti permulaan Direktorat Jendral Pajak Hadang Soekarno. Kemarin (5/1), KPK memanggil Direktur Jendral (Dirjen) Pajak Ken Dwijugeasteadi untuk dimintai keterangan sebagai saksi.

juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, Ken dipanggil lantaran sempat mengadakan pertemuan dengan Rajesh. “Dilakukan klarifikasi terkait sejumlah pertemuan yang diduga juga dihadiri oleh saksi, “katanya, kamis (5/1) .Ken juga ditanya terkait posisi PT EKP dalam amnesti pajak terhadap I.

usai diperiksa KPK, Ken bilang, Pajak di PT EK Prima Ekspor Indonesia tak bisa dihapus. Artinya, tagihan pajak perusahaan itu tetap ditagih. “mana ada penghapusan. Tidak ada itu,” katanya, Kamis (5/1).

Pada 21 November 2016, KPK menangkap tangan Handang soekarno lantaran diduga menerima sejumlah uang dollar AS setara Rp 1,9 miliar dari Rajesh. Uang itu merupakan pemberian pertama dari janji Rp 6 miliar agar Handang membantu pengurusan tagihan pajak PT EKP senilai Rp 78 miliar.

Penulis : Teodosius Putra

Sumber : Harian Koutan, 6 Januari 2017

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Pemeriksaan Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty