PEMERINTAH diharapkan segera melakukan reformasi perpajakan setelah pelaksanaan program amnesti perpajakan setelah pelaksanaan program amnesti pajak selesai pada 31 Maret 2017. Ketua umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, reformasi perpajakan dilakukan dengan melakukan sejumlah amandemen undang-undang (UU) perpajakan seperti UU Pajak Penghasilan (PPh) , UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN), UU Pengadilan Pajak. Revisi UU PPh diperlukan agar bisnis di Indonesia semakin kompetitif dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. “Tax Low Rate menghasilkan high compliance yang pada akhirnya menghasilkan high income,” katanya.

Dia berharap dengan perbaikan sistem perpajakan akan meminimalisir sengketa pajak yang banyak terjadi saat ini.  Apalagi, penurunan tarif PPh juga sedang dibahas di negara lain. Misalnya, di AS dari 35% menjadi 15%-20% Hariyadi juga meminta pembahasan perubahan sistem PPN menjadi sales tax dilanjutkan. Dengan perbaikan sistem perpajakan, kami berharap sengketa pajak semakin minim,” ucapnya.

Sumber: Harian Kontan, Rabu, 1 Febuari 2017

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty