JAKARTA – Gayus Lumbuun, Hakim Agung Mahkamah Agung. menganggap pidana perpajakan terkait dengan perkara pidana lainnya.

Menurutnya, perkembangan regulasi peraturan pidana akhir-akhir ini, pidana pajak, dikaitkan dengan pidana lainnya misalnya pidana korupsi.

“Terdapat tiga undang-undang yang digunakan untuk memiskinkan koruptor. Ketiga UU tersebut, UU Tindak Pidana Korupsi, UU tentang tindak pidana pencucian uang, dan UU Perpajakan,” kata Gayuus dalam Seminar Perpajakan di Tengerang, Banten, Kamis (23/2/2017).

Dia memaparkan, implementasi UU Perpajakan dilakukan, lantaran hasil kejahatan korupsi selalu disembunyikan. Harta yang disembunyikan biasanya tidak membayar pajak.

“Pendekatan menggunakan undang–undang perpajakan dalam perkara perpajakan dan pencucian menjadi penting,” ujarnya.

Sumber: Bisnis.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:banding, bea dan cukai, hakim, keberatan, keputusan, keputusan mahkamah agung, keputusan pengadilan, Keputusan pengadilan pajak, ketetapan pajak, koreksi pajak, KUP, majelis, pajak, pajak penghasilan, PBB, pengadilan pajak, PPh, PPN, PPnBM, sanksi, sanksi administrasi, sengketa pajak, tax, Terbanding, terima, tolak