Penerapan Cukai Otomotif Harus Adil

Selain emisi, pengusaha meminta besaran penerapan cukai menghitung kapasitas mesin.

Jakarta. Pemerintah kembali menyasar objek baru barang kena cukai. Kini, emisi kendaraan bermotor tengah diincar untuk dikenai cukai. Rencana penerapan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).

Besarnya tarif cukai ini menyesuaikan dengan jumlah emisi yang dihasilkan oleh kendaraan. Dengan kata lain, semakin besar emisinya, semakin tinggi pula tarif cukai yang dipungut pemerintah. Begitu pula sebaiknya.

Kalangan pengusaha sontak menanggapi rencana penerapan cukai emisi kendaraan bermotor. Secara umum, pengusaha berharap pemerintah harus cermat dan hati-hati jika benar-benar mengenakan cukai emisi untuk kendaraan.

Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie D Sugiarto mengatakan, dunia usaha tidak masalah dengan rencana pengenaan cukai emisi kendaraan bermotor, asalkan ada keadilan dalam pemungutan. Sebab, menurut Jongkie, jika diterapkan mentah-mentah seperti konsep yang tengah digulirkan pemerintah, industri otomotif dalam negeri akan kacau.

Dia menilai, jika hanya memakai acuan gas buang CO2 dengan ukuran gram per kilometer (KM), akan ada ketimpangan. “Sebab di industri otomotif dalam negeri masih banyak yang ukuran CO2 dalam gram per kmnya cukup tinggi,” katanya kepada KONTAN, Kamis (9/11).

Di sisi lain, pebisnis otomotif lokal bisa saja mengimpor mobil berteknologi tinggi dan dengan emisi rendah. Namun, pengenaan cukai bisa timpangan. Mobil mewah dan canggih akan kena cukai kecil, sedangkan mobil biasa yang di  produksi didalam negeri bisa kena cukai tinggi. “Itulah concern kami agar ada kehati-hatian,” imbuh Jongkie.

Atur ukuran CC

Sebagai jalan tengah agar ada keadilan dalam pengenaan cukai kendaran, pelaku usaha otomotif dalam negeri meminta agar terkait cukai ini diatur pula dari besaran ukuran silinder mesin (cc nya). Jika memiliki cc besar, tarif cukai harus lebih besar walaupun emisinya lebih kecil. “Emisi tetap dihitung tapi dipatok lagi di cc sehingga tolok ukur tidak cuma satu,” kata Jongkie menjelaskan.

Pengusaha minta pemunguntan cukai kendaraan berdasarkan ukuran Silinder.

Dia menyatakan, Gaikindo sudah menyampaikan catatan cukai emisi kendaran ini untuk dikaji lebih lanjut oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) UI. Hasil kajian ini akan disampaikan ke Kementerian Perindustrian (Kemperin). Jongkie juga berharap pemerintah melibatkan dunia usaha dalam pembahasannya.

Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Kemkeu Marizi Z Sihotang, menyatakan, cukai kendaraan bermotor diterapkan pada karbon hasil kendaran. Mekanisme cukai kendaraan dikenakan kepada konsumen lewat produsen kendaraan tersebut.

Marizi menyatakan, pemerintah belum menetapkan tarif cukai kendaraan dan masih dibahas pemerintah. “Ini pajak tidak langsung, dikenakan ke produsen supaya mudah administrasinya. Baru nanti oleh produsen dibebankan ke konsumen,” jelasnya.

Dia menandaskan, ada tidaknya cukai akan dilihat per unit dan besaran emisi yang dihasilkan. Jika emisi karbon yang dihasilkan rendah, cukai yang dikenakan juga rendah, Pemerintah menilai emisi kendaraan perlu dikenai cukai karena memberi dampak buruk terhadap lingkungan.

Sumber: Harian Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: