Pekerjaan rumah (PR) Dirjen Pajak baru

Sesaat setelah Ken Dwijugiastedi memasuki masa purna bakti, Robert Pakpahan, mantan Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemkeu), ditunjuk Presiden Jokowi menjadi nahkoda baru Ditjen Pajak. Pak Robert, sapaan akrab beliau, adalah Dirjen Pajak ke-17 sejak Abdul Mukti menjabat Kepala Jawatan Pajak Tahun 1945. Lantas, siapa sosok Robert sebenarnya dan apa pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan?

Sebelum diangkat sebagai Dirjen Pajak, jabatan terakhir Pak Robert adalah Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemkeu. Namun, sebenarnya Pak Robert adalah orang dalam Ditjen Pajak, karena mulai berkarier sejak 1980-an di Dirjen Pajak. Berbagai jabatan telah diemban Pak Robert, mulai dari lingkup operasional maupun strategis. Tercatat, ia pernah memimpin Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa (PMB), Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi, serta Direktur Transformasi Proses Bisnis sebelum di ‘tarik’ menjadi Staf Ahli Menkeu Bidang Penerimaan Negara. Dengan pengalaman kombinasi lapangan dan konseptor kebijakan, maka pantas kalau ia didapuk sebagai orang nomor satu Ditjen Pajak.

Satu bulan ke depan, Pak Robert akan disibukkan dengan pencapaian target penerimaan pajak 2017. Sampai November 2017, capaian penerimaan pajak diperkirakan maksimal menembus angka 79%, kekurangan hampir 20% atau sekitar Rp 250 triliun akan dikebut dalam satu bulan. Sungguh PR yang sangat berat, namun tak mustahil dicapai.

Langkah pertama adalah segera konsolidasi semua jajaran Ditjen Pajak, terutama pada pimpinan level operasional (Kakanwil) untuk fokus pada strategi dan rencana aksi pengamanan penerimaan pajak akhir tahun. Pak Robert, tidak disarankan membuat kebijakan baru dalam satu bulan ini. Hanya perlu menginstruksikan jajarannya untuk memprioritaskan program kerja yang berdampak tambahan penerimaan pajak dengan cepat.

Secara simultan, Dirjen Pajak baru akan dihadapkan pada PR melanjutkan implementasi kebijakan pasca amnesti pajak. Instrumen kebijakan pasca amnesti pajak semakin lengkap dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 Tahun 2017 lalu. Sebelumnya, Ditjen Pajak sudah dibekali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 yang merupakan pembuktian keseriusan Ditjen Pajak memberikan keadilan pasca amnesti pajak. Wajib pajak yang tidak ikut Amnesti Pajak atau wajib pajak yang ikut amnesti pajak tapi tak jujur, akan dikenakan sanksi maksimal.

Sesuai pasal 13 dan 18 UU Amnesti Pajak, menyebutkan apabila Ditjen Pajak menemukan data harta yang tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan maka atas harta tersebut diberlakukan sebagai penghasilan dan langsung dikenakan tarif pajak penghasilan final, dengan tarif normal 30% bagi orang pribadi dan 25% bagi badan usaha ditambah sanksi administrasi. Dua aturan ini sangat penting dan akan mempengaruhi sentimen pasar kalau tidak dikelola dengan baik.

Sumber: Harian Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Artikel

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: