Author Archives
-
Kemenperin Usul Keringanan Pajak untuk Sektor Otomotif
Kementerian Perindustrian mengusulkan tiga jenis keringanan pajak untuk industri kendaraan bermotor kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pertama, keringanan pajak daerah. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kemenperin Taufiek Bawazier mengungkapkan pihaknya telah mengirimkan surat kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait usulan… Read More ›
-
Pemerintah Bakal Tinjau Ulang Rezim Pengecualian Pajak dan PPh Final
Pemerintah berencana meninjau ulang kebijakan pemajakan di sektor pertanian dan konstruksi yang dinilai kurang mencerminkan keadilan. Padahal sektor pertanian dan konstruksi memiliki kontribusi yang cukup besar dalam struktur produk domestik bruto atau PDB Indonesia. Pada tahun 2019 lalu, misalnya, sektor… Read More ›
-
Agen Pengadaan Core Tax System Rampungkan Evaluasi Proposal Tahap II
Ditjen Pajak (DJP) mengumumkan perkembangan terbaru pengadaan sistem integrator untuk sistem inti administrasi perpajakan atau core tax administration system. Dalam pengumuman tertanggal 14 Oktober 2020, otoritas pajak menjelasakan bahwa agen pengadaan (procurement agent) untuk pengadaan sistem integrator telah menyelesaikan evaluasi… Read More ›
-
Ekonom: Reformasi pajak dalam UU Cipta Kerja buat Indonesia kompetitif di mata asing
Sejumlah reformasi perpajakan dicantumkan dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja agar dapat meningkatkan investasi di dalam negeri. Ekonom Indo Premier Sekuritas Luthfi Ridho mengatakan, langkah tersebut membuat Indonesia lebih kompetitif di mata investor, khususnya investor asing. Luthfi bilang, reformasi perpajakan merupakan… Read More ›
-
Kemenkeu: UU Cipta Kerja Bakal Kerek Rasio Pajak Tapi Butuh Waktu
Pemerintah memberikan sejumlah insentif perpajakan kepada pengusaha dalam Undang-undang Cipta Kerja guna mendorong investasi di dalam negeri. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan berbagai insentif tersebut pada akhirnya akan menaikan rasio pajak atau tax ratio. Rasio pajak… Read More ›
-
Berapa Pajak yang Harus Dibayar Saat Beli iPhone 12 dari Luar Negeri?
Apple Fanboy pasti bertanya-tanya, berapa pajak yang harus dibayar jika mereka harus membeli iPhone 12 Series dari luar negeri. Pasalnya, iPhone generasi terbaru belum mendapat kepastian kapan akan masuk resmi ke Indonesia. Jalan tercepat masyarakat Indonesia bisa memiliki iPhone 12… Read More ›
-
Pemerintah Ubah Besaran Denda Bagi WP yang Telat Setor Pajak
Pemerintah mengubah besaran denda bagi wajib pajak (WP) atas keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak terutang berdasarkan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan. Semula, pemerintah menetapkan sanksi berupa denda 2 persen per bulan. Aturan sebelumnya tertuang dalam Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata… Read More ›
-
Omnibus Law, Pusat Bisa Sesuaikan Aturan Pajak Daerah
Pemerintah pusat kini dapat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan pajak dan retribusi yang ditetapkan pemerintah daerah. Aturan sebelumnya, pajak dan retribusi ditetapkan sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) versi terbaru. Pemerintah menambahkan Pasal 156A Ayat… Read More ›
-
Berubah Lagi, Naskah UU Cipta Kerja Kini 812 Halaman
Naskah final UU Cipta Kerja kembali berubah. Setelah beredar naskah setebal 1.035 halaman yang telah dikonfirmasi sebagai naskah final, kini beredar lagi naskah setebal 812 halaman. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indra Iskandar kembali membenarkan versi 812 halaman ini…. Read More ›
-
UU Cipta Kerja: Ruang Diskresi Vonis Pidana Pajak sangat Luas
Keraguan menghinggapi sebagian pihak yang menilai mengapa Undang-undang Cipta Kerja cepat disahkan. Padahal, esensinya bukan soal waktu tetapi apakah produk hukum itu sangat diperlukan. Ketika UU Cipta Kerja diputuskan, tak tertutup kemungkinan muncul keraguan dalam memutuskannya. Itu sebabnya, Derrida (1930-2004)… Read More ›