Author Archives
-
Wamenkeu Paparkan 2 Dimensi Penting dalam Reformasi Perpajakan
Pemerintah terus berupaya mereformasi perpajakan di Indonesia demi meningkatkan penerimaan negara dan investasi. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan bahwa mau tidak mau reformasi pajak harus dilakukan karena upaya tersebut tidak bisa terlepas dari dua dimensi. “Pertama adalah dimensi mengumpukan… Read More ›
-
Batubara kena PPN, ini penjelasan pemerintah
Pemerintah menetapkan batubara akan dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN). Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Dalam UU sapu jagad investasi tersebut pemerintah mengatur jenis pajak yang tidak dikenai PPN antara lain hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil… Read More ›
-
Pemerintah batal intervensi pajak daerah dan retribusi daerah di UU Cipta Kerja
Pemerintah pusat mengabarkan batal mencantumkan pasal terkait intervensi pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih mengkaji lebih jauh terkait… Read More ›
-
Kontroversi Masuknya Aturan Pajak dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja
Pemerintah dan DPR menyelipkan empat revisi undang-undang terkait perpajakan dalam Omnimbus Law Cipta Kerja. Padahal, revisi UU tersebut semula akan masuk dalam Omnimbus Law Perpajakan. Wakil Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Achmad Baidowi menjelaskan, klaster perpajakan memang tidak masuk… Read More ›
-
Daftar Objek Pajak Bebas PPh di Omnibus Law Cipta Kerja
Pemerintah menambah daftar objek pajak yang dibebaskan dari kewajiban membayar pajak penghasilan (PPh). Hal itu tertuang dalam Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja. Mengutip draf Omnibus Law Cipta Kerja, pemerintah mengubah Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas… Read More ›
-
Omnibus Law, Pusat Bisa Ikut Campur Kebijakan Pajak Daerah
Pemerintah pusat kini bisa ikut campur terhadap kebijakan pajak dan retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (pemda). Sebelumnya, pemda berhak sepenuhnya dalam mengatur retribusi daerah. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker). Dalam beleid itu, pemerintah menambahkan Pasal… Read More ›
-
Mulai November, 8 Perusahaan Ini Pungut PPN. Cek Disini!
Jumlah perusahaan global yang ditunjuk sebagai pemungut PPN dalam aktivitas perdagangan menggunakan sistem elektronik atau PMSE bertambah 8 entitas. Delapan perusahaan global tersebut mulai memungut PPN PMSE kepada konsumen Indonesia pada awal November 2020. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen… Read More ›
-
Stafsus Sri Mulyani Sebut Shortfall Pajak Akan Terjadi Karena UU Cipta Kerja
Relaksasi pajak penghasilan dalam Undang Undang Cipta Kerja diperkirakan akan membuat penerimaan pajak berkurang, kendati di sisi lain akan berdampak positif terhadap investasi pasar modal dan iklim investasi di dalam negeri. Undang Undang (UU) Cipta Kerja mengecualikan dividen dari objek pajak… Read More ›
-
Berlaku Mulai 9 Oktober, Catat! Ini Kriteria Terbaru Perolehan Tax Holiday
Pemerintah merevisi ketentuan fasilitas pengurangan PPh badan atau tax holiday dengan menerbitkan peraturan menteri keuangan (PMK) No.130/PMK.010/2020. Dalam beleid baru tersebut, pemerintah menambahkan kriteria wajib pajak (WP) yang bisa memperoleh fasilitas tax holiday adalah WP yang telah berkomitmen untuk merealisasikan… Read More ›
-
Bukan Industri Pionir, Wajib Pajak Tetap Bisa Peroleh Tax Holiday Asal…
Pemerintah menyatakan wajib pajak (WP) badan yang tak masuk kategori sebagai industri pionir tetap bisa mendapatkan fasilitas tax holiday dengan syarat dan ketentuan berlaku. Tentunya WP yang ingin mengajukan permohonan harus memenuhi ketentuan dan syarat yang diatur dalan Peraturan Menteri… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 