Author Archives
-
Sri Mulyani Ingatkan Petugas Pajak Jangan Tiru Gayus Tambunan
Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta gerakan antikorupsi di Direktorat Jenderal Pajak terus ditingkatkan. Pasalnya, satu tindak korupsi saja bisa merusak citra institusi tersebut untuk waktu lama, seperti kasus Gayus Tambunan. Sri Mulyani mengatakan kasus Gayus masih melekat di masyarakat dan… Read More ›
-
Sri Mulyani: Raih Pendapatan di RI, Perusahaan Wajib Bayar Pajak!
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan semua perusahaan yang ada dan mendapatkan penghasilan dari Indonesia wajib melakukan kewajiban dalam membayar pajak. Hal ini sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku baik untuk perusahaan dalam maupun dari luar negeri. “Ini adalah bahwa… Read More ›
-
Pemerintah siap tarik pajak dari Google dan sejenisnya
Pemerintah siap menarik pajak dari perusahaan berbasis teknologi informasi lain, di antaranya Google, yang baru saja melunasi tunggakan pajaknya pada 2015. “Kami akan gunakan prinsip yang sama untuk perusahaan-perusahaan yang memberikan layanan yang sama,” kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani, di… Read More ›
-
Beleid Pajak Gross Split Difinalisasi Medio Desember
Rapat final tahap harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pajak Kontrak Bagi Hasil Kotor (Gross Split) akan digelar pada 13 Desember 2017. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan II Kementerian Hukum dan HAM Yunan Hilmy mengatakan bahwa saat ini harmonisasi masih berjalan. Rencananya,… Read More ›
-
Menkeu Pastikan Pajak e-Commerce Berlaku Adil
Pemerintah akan memformulasikan sistem pemungutan pajak yang adil bagi pelaku usaha perdagangan elektronik (e-commerce) dan konvensional demi menciptakan kesetaraan pasar. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah berupaya tak merugikan wajib pajak dalam menentukan pengenaan pajak terhadap transaksi di bisnis daring… Read More ›
-
Atur e-commerce, Kemkeu pelajari jenis bisnisnya
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menyusun aturan pajak untuk bisnis jual beli online (e-commerce) berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Dalam merumuskan ini, pemerintah tengah mempelajarinya dari jenis-jenis usahanya, “Jenis-jenis proses bisnisnya penting. Yang sudah banyak dibicarakan tentang marketplace, tapi… Read More ›
-
Revisi UU KUP memantik keresahan pebisnis
Rencana pemerintah merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) mulai memantik keresahan. Utamanya datang dari pebisnis. Beberapa pasal dalam revisi UU KUP yang sudah masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bisa merugikan pengusaha. Pertama, pasal yang… Read More ›
-
Bingung WAPU, aturan pajak e-commerce masih buntu
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menyusun aturan pajak untuk bisnis jual beli online (e-commerce) berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Namun, pembahasan dari aturan tersebut masih terhambat soal pihak mana yang akan dijadikan Wajib Pungut (WAPU) PPN. Opsinya ada beberapa,… Read More ›
-
RUU KUP perluas definisi subjek pajak e-commerce
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menyusun aturan pajak untuk bisnis jual beli online (e-commerce) berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Namun, pembahasan masih terhambat soal pihak mana yang akan dijadikan Wajib Pungut (WAPU) Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selain itu, dari… Read More ›
-
Aturan pajak e-commerce rilis sebelum akhir tahun
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menyusun aturan pajak untuk bisnis jual beli online (e-commerce) berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Pemerintah memastikan, aturan tersebut akan terbit sebelum akhir tahun ini. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Suahasil Nazara mengatakan, saat… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 