Author Archives
-
Putusan MK: Alat Berat Tidak Masuk dalam Pajak Kendaraan Bermotor
Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan PT Tunas Jaya Pratama, PT Mapassindo, dan PT Gunungbayan Pratamacoal terkait dengan uji materi UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam amar putusan yang dibacakan Hakim MK Arief Hidayat, bunyi Pasal 1 angka… Read More ›
-
Komisi Yudisial: Hakim Pengadilan Pajak Jangan Hanya Diisi Pejabat Pajak
Wakil ketua Komisi Yudisial (KY) Sukma Violetta mengungkapkan majelis hakim pengadilan pajak harusnya tak hanya diisi oleh orang pajak. “Idealnya itu tiga, satu orang yang mengerti pajak, satu dari sarjana hukum, dan satu dari akuntansi,” kata Sukma kepada KONTAN, Rabu… Read More ›
-
Ditjen Pajak: Selebgram Tidak Patuh Bayar Pajak
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan menyebut bahwa pemungutan pajak kepada masyarakat yang menggunakan akun di media sosial untuk keperluan endorsement produk, seperti Selebgram dan lapak jual beli barang online bukanlah hal baru. Namun memang di Indonesia para pemilik akun tersebut kurang patuh membayar Pajak Penghasilan (PPh). Direktur… Read More ›
-
Ditjen Pajak: Selebgram Harus Bayar Pajak
Pengakuan penyanyi Syahrini soal bayaran endorse atau promosi produk di akun Instagram pribadi sebesar Rp 100 juta untuk sekali unggah cukup menghebohkan. Selebgram atau selebritas Instagram saat ini disebut-sebut sebagai ladang bisnis menjanjikan dengan penghasilan fantastis. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan melihat… Read More ›
-
Mendag: Pajak Bisnis Online Jangan Terlalu Tinggi
Regulasi atau aturan terkait pengenaanpajak pada pelaku bisnis online khususnya e-commerce belum diterbitkan oleh pemerintah. Menteri Perdagangan ( Mendag) Enggartiasto Lukita mengatakan, saat ini para pelaku bisnis telah berusaha untuk mengikuti perubahan pola belanja dari offline ke online. Menurutnya, saat ini sangat tidak mungkin bagi pelaku… Read More ›
-
Beli Emas Sudah Kena Pajak, Investasi Mana Lagi yang Terkena Pajak?
Kebijakan pemerintah mengenakan pajak penghasilan pasal 22 (Pph 22) untuk pembelian emas batangan. Beban pajaknya sebesar 0,45 persen bagi pembeli yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan sebesar 0,9 persen untuk pembeli emas batangan yang tidak memiliki NPWP. Pembebanan pajak pembelian… Read More ›
-
IMF: Tarif Pajak yang Progresif Atasi Persoalan Kesenjangan
Dana Moneter Internasional (IMF) menyatakan kebijakan fiskal yang memadai bisa membantu menyelesaikan persoalan kesenjangan dan ketimpangan yang masih terjadi di berbagai negara. “Kebijakan fiskal sangat mampu untuk mengatasi masalah kesenjangan,” kata Director Fiscal Affairs Department IMF Vitor Gaspar dalam menyampaikan… Read More ›
-
Ekonom: Pajak e-Commerce Jangan Hambat Pertumbuhan Startup
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berencana mengeluarkan aturan mengenai perpajakan yang ditujukan kepada industri e-commerce. Namun, kebijakan ini menjadi sorotan berbagai kalangan karena akan berimplikasi terhadap pertumbuhan e-commerce di Indonesia. Direktur Eksekutif dari Economic Action Indonesia (EconAct) Ronny P Sasmita mengatakan pemerintah harus… Read More ›
-
Dirjen Pajak Diingatkan Kasus Ahok
Selebaran “Yesus Juga Bayar Pajak” yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan bikin heboh masyarakat. Alih-alih dipuji, banyak yang justru mengingatkan Ditjen Pajak; jangan sampai kesandung masalah penodaan agama seperti Ahok. Seperti diketahui, selebaran ini rame dibahas warganet selama dua… Read More ›
-
Seret, Penerimaan Pajak di Bali Baru 57 Persen dari Target
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali mendata realisasi penerimaan pajak dari wajib pajak baru mencapai 57 persen. Kepala Kantor Wilayah DJP Bali, Goro Ekanto mengatakan target penerimaan pajak tahun ini mencapai Rp 10,265 triliun. “Penerimaan sampai 30 September 2017… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 