Author Archives
-
Peraturan ketat, bisnis alkohol ilegal meruyak
JAKARTA. Pemerintah mengetatkan aturan penjualan minuman keras. Setelah Kementerian Perdagangan melarang penjualan minuman beralkohol di mini market, kini giliran Kementerian Keuangan yang mengetatkan penjualan miras melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 32/2015. Beleid itu menyebut, untuk mendapatkan Nomor Pokok… Read More ›
-
Industri migas & tambang ramai-ramai tolak L/C
JAKARTA. Kementerian Perdagangan pada 1 April 2015 siap menerapkan cara pembayaran latter of credit (L/C) pada barang ekspor minyak dan gas bumi (migas) dan tambang. Atas aturan itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta pengusaha menolak kewajiban LC… Read More ›
-
PPN Jalan Tol & Resistensi Bayar Pajak
Kebijakan pemerintah, Jokowi terus mendapat sorotan public. Salah satu area yang paling panas adalah perpajakan. Kebijakan terbaru yang langsung menuai kritikan segera setelah diumumkan (dan sehari kemudian dinyatakan ditunda) adalah pengenaan pajak pertambahan nilai atas jasa jalan tol dengan tariff… Read More ›
-
Izin Berbisnis Minuman Beralkohol Diperketat
JAKARTA. Pemerintah memperketat persyaratan mendapatkan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) bagi pengusaha etil alkohol. Ini untuk meningkatkan pengawasan dan kepastian hukum cukai. Kebijakan pengetatan terutang di Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32/PMK.04/2015. Beleid itu menyebut, untuk mendapatkan NPPBKC,… Read More ›
-
Menkeu Janji Bereskan 1.200 Perusahaan Tambang Tak Ber-NPWP
JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro menegaskan, akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (WP) baik orang pribadi maupun badan usaha, termasuk di sektor ekstraksi. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi, tercatat 16 persen dari 7.519 perusahaan pemegang izin usaha pertambangan… Read More ›
-
Menteri Agraria: Kalau Tidak Bayar PBB, Ambil Tanahnya
SEMARANG, KOMPAS.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang menyiapkan opsi tegas berkaitan rencana penerapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Progresif. Penerapan PBB Progresif penting digalakkan agar penerimaan negara bisa lebih optimal. “Kami nanti akan terapkan PBB progresif. Kalau semua nanti… Read More ›
-
Maskapai Milik Pemprov Riau Tunggak Pajak Rp 80 Miliar
JAKARTA, KOMPAS.com – Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau menyatakan tunggakan pajak perusahaan maskapai daerah PT Riau Airlines milik Pemprov Riau mencapai sekitar Rp 80 miliar, dan belum ada tanda-tanda upaya pembayaran. “Tunggakan pajak dari maskapai itu sudah lebih… Read More ›
-
Banyak RS Belum Ikut BPJS
Meski Baddan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah berjalan sejak awal tahun ini, namun hingga kini masih banyak rumah sakit (RS) yang belum mengikuti program BPJS Kesehatan. Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional Chazali Situmorang bilang, dari total rumah sakit yang… Read More ›
-
Bea materai properti dan saham bakal lebih besar
JAKARTA. Pemerintah terus menyiapkan bahan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Selain akan mengubah tarif bea materai menjadi lebih besar, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) juga mengusulkan tarif bea meterai khusus (ad valorem) untuk… Read More ›
-
SPT jadi senjata utama mengejar target pajak
JAKARTA. Penerimaan pajak tahun ini dalam status was-was. Pemerintah mulai melakukan upaya ekstra mengejar penerimaan setelah pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak rampung. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan dalam 2-3 bulan pertama penerimaan pajak tahun ini berada di bawah penerimaan… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 