PPN Jalan Tol & Resistensi Bayar Pajak

Kebijakan pemerintah, Jokowi terus mendapat sorotan public. Salah satu area yang paling panas adalah perpajakan. Kebijakan terbaru yang langsung menuai kritikan segera setelah diumumkan (dan sehari kemudian dinyatakan ditunda) adalah pengenaan pajak pertambahan nilai atas jasa jalan tol dengan tariff standar sebesar 10%.

tolltax

Di tengah polemic kenaikan target penerimaan pajak nasional sebesar 30% yang oleh beberapa pihak dianggap tidak realistis, pengenaan pajak ataas jalan tol dianggap satu lagi bentuk kebijakan yang asal tembak. Pemerintah dinilai kalap untuk mencapai target tersebut, bagai supir bus yang kejar setoran berlaku ugal-ugalan.

Memang besaran target kenaikan penerimaan pajak tahun ini sangat fenomenal. Bandingkan taget tahun ini dengan realisasi peningkatan tahun sebelumnya. Penerimaan pajak nasional tahun 2014 hanya naik sekitar 7% dibandingkan tahun 2013. Dapat dimaklumi timbul kekhawatiran bahwa target tahun ini akan meleset.

Dua jenis pajak utama di Indonesia adalah pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) : masing-masing menyumbang sekitar 46% dan 38% dari total pendapatan pajak pada APBNP 2014.

PPN diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1983 melalui Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Sistem PPN merupakan perubahan dari sistem yang kita anut sebelumnya yaitu Pajak Penjualan. Walaupun melibatkan mekanisme yang berbeda, tapi pada prinsipnya PPN dan Pajak PEnjualan sama-sama merupakan pajak atas konsumsi. Pajak atas konsumsi merupakan kebalikan dari pajak atas penghasilan : pajak ditarik dari jumlah yang dihabiskan untuk mengonsumsi suatu barang atau jasa dan bukan dari jumlah yang diterima sebagai penghasilan.

Dari tinjauan ekonomi, pajak atas konsumsi dianggap sebagai model pajak yang ideal. Sebagaian pakar berpendapat bahwa pajak penghasilan sebaiknya diganti oleh pajak konsumsi (The Concise Encylopedia of Economics, Al Ehrbar,2007). Bahkan pajak konsumsi ini telah diusulkan sebagai solusi untuk mengatasi ketimpangan penghasilan (A Remedy Worse than the Disease, Robert Frank,2010).

Jadi, pada prinsipnya segala jenis barang dan jasa dikenai PPN – terkecuali jasa dan produk tertentu yang dibebaskan dari PPN. Dalam hal jalan tol, konsumsi yang dikenai pajak jelas adalah penggunaan jalan tol. Jadi siapa pengguna jalan tol?

Apabila Jasa Marga dapat dijadikan rujukan, maka pada tahun 2014, penggunaan jalan tol golongan I merupakan pengguna tol terbesar dengan perbandingan 7:1 dibanding pengguna jalan tol industri. Asersi pemerintah, pengenaan PPN atas jasa jalan tol hanya akan menyumbang 0,1% pada target inflasi 5% tahun ini. Kecilnya pengguna jalan tol dari golongan industri memberi indikasi bahwa memang dampak inflasi dari PPN jalan tol tidak berarti signifikan.

Pajak dan kontrak social

Tapi bagaimana dengan keluhan berbagai pihak bahwa PPN jalan tol tidak layak diterapkan karena kualitas pelayanan jalan tol masih rendah? Bahwa kualitas layanan jalan tol tidak seperti yang diinginkan tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak PPN. Beban perbaikan kualitas layanan ada pada penggelola : apabila kualitas layanan jalan tol masih jelek, maka seharusnya pengusaha jalan tol memperbaiki mutu sebelum meminta kenaikan tarif tol.

Resistensi membayar pajak adalah hal yang normal: tidak ada orang yang waras yang memberikan uangnya ke Negara apalagi bila Negara dianggap tidak peduli atau tidak mampu menyejahterakan masyarakat. Namun, apabila hubungan Negara dan masyarakat diumpamakan suatu kontrak, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban.

Di satu sisi kewajiban Negara adalah menjamin perlindungan atas hak-hak dasar warganya, termasuk hak ekonomi dan politik. Di sisi lain, rakyat wajib membayar pajak kepada Negara sebagai bentuk partisipasi bersama untuk mendanai perlindungan yang diinginkan tersebut. Jadi, tidak ada alasan masyarakat tidak membayar pajak.

Yang menjadi persoalan sebenarnya adalah bagaimana pemerintah mengelola dan menggunakan uang pajak yang dipungut daru ,masyarakat. Adalah beban pemerintah untuk memastikan bahwa uang pajak dikelola dan digunakan secara optimal, dan tidak diselewengkan baik secara tidak sengaja (inkompetensi) ataupun disengaja (korupsi).

Berbeda dengan pemerintah otoriter, pemerintah pilihan rakyat harus akuntabel dan transparan. Seiring dengna target peningkatan pendapatan pajak 30% yang belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia, seharusnya pemerintahan Jokowi menargetkan pembersihan di seluruh lapisan birokrasi dan peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan Negara dalam skala yang belum pernah dilihat di Indonesia.

Pemerintah sekarang terpilih antara lain karena menjanjikan program-program yang agresif untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Tentu saja realisasi janji tersebut akan ditagih oleh masyarakat lima thaun lagi. Namun sekarang adalah saat bagi pemerintah menagih dari masyarakat : bayar pajak.

Masih terlalu banyak kelemahan dan kekurangan Negara kita yang perlu diperbaiki, ditingkatkan dan diubah menjadi kekuatan dan kebanggaan. Perubahan tersebut membutuhkan komitmen, kerja keras, dan dana yang tidak sedikit. Demokrasi menjamin hak kita untuk memilih pemerintah dan wakil rakyat, tapi demokrasi juga menuntut kita untuk mematuhi kontrak sosial dan menunaikan kewajiban kita untuk membayar pajak.

Jangan menjadi free rider di Negara ini. Berikanlah kepada Negara apa yang menjadi hak Negara.

Sebaliknya, pemerintah juga harus berjuang menjadi pemerintah yang akuntabel dan jujur, yang bersih dari godaan korupsi, kolusi , dan nepotisme (KKN), yang menyandang pedang penegakan hokum untuk melindungi kepentingan rakyat. Bukan demi kepentingan golongan atau bahkan individu.

 

Sumber: Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: