Author Archives
-
Gawat, Krisis Besar Perbankan Mengintai Singapura
SINGAPURA – Sedikitnya tiga bank raksasa di Singapura dikabarkan mulai kehilangan modal. Hal ini dikhawatirkan dapat memunculkan krisis baru di Asia. Melorotnya perekonomian China yang kian mengkhawatirkan kemungkinan besar bisa menyeret negara kecil seperti Singapura untuk segera masuk dalam badai… Read More ›
-
Mudahnya Sistem MPN G2
Penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN G2) saat ini tengah digencarkan oleh Kementerian Keuangan. Pada tanggal 10 Februari 2014, pemerintah telah menerbitkan payung hukum pelaksanaan MPN G2 ini, yaitu Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor: 32/PMK.05/2014 tanggal 10 Februari 2014 tentang Sistem… Read More ›
-
Pengusaha Farmasi Dukung Paket Kebijakan Ekonomi X Soal Obat
Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Farmasi (GP Farmasi), Darodjatun Sanusi, mengatakan asosiasinya sepakat dengan paket kebijakan kesepuluh yang diluncurkan pemerintah. “Dengan demikian, investor bisa lebih tertarik daripada dibatasi,” kata dia, Kamis, 11 Februari 2016. Darodjatun menjelaskan, investasi dalam bahan baku obat… Read More ›
-
Pemerintah Harus Siapkan Instrumen Dana Repatriasi
JAKARTA – Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) berharap dana hasil repatriasi dari kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty akan membuat pasar investasi dalam negeri bergairah. Sebab dana repatriasi dari kebijakan tax amnesty akan lebih banyak tersedot ke sektor keuangan dan investasi… Read More ›
-
Pemerintah Andalkan Hasil Realisasi Tax Amnesty
PEMERINTAH yakin target penerimaan pajak sebesar Rp 1.368,5 triliun dalam APBN 2016 bisa tercapai. Alasannya pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak yang bakal terlaksana lebih cepat. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Penerimaan Negara Astera Primanto Bakti bilang, secara alamiah melihat pertumbuhan… Read More ›
-
Pembahasan RUU Tax Amnesty Segera Dimulai
JAKARTA. Setelah menunggu lama, akhirnya pemerintah menyelesaikan rancangan undang-undang (RUU) pengampunan pajak (tax amnesty). RUU ini rencananya akan dibahas bersamaan dengan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemerintah mengaku telah menyerahkan dua produk hukum tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)… Read More ›
-
Soal PHK 1.700 Karyawan, Ini Penjelasan Chevron Indonesia
Chevron Indonesia Company angkat bicara perihal desas-desus yang menyebutkan rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 1.700 karyawan yang disebabkan oleh anjloknya harga minyak mentah (crude) dunia. Senior Vice President, Policy, Government, and Public Affairs Chevron Indonesia Yanto Sianipar mengatakan, perusahaan… Read More ›
