Krisis ekonomi akibat pandemi virus korona (Covid-19) tengah mengintai Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II-2020 lalu sudah negatif 5,32% atau lebih buruk dari perkiraan awal di kisaran minus 3%-4%. Para kuartal II-2020, kinerja pemerintah juga sangat buruk, lantaran konsumsi pemerintah… Read More ›
PMK
Demi investasi, tax ratio dikorbankan
Tax ratio atau rasio pajak Indonesia diprediksi makin buruk sampai tahun depan. Kondisi ekonomi yang lesu membuat penerimaan perpajakan sulit untuk ditingkatkan. Apalagi, pajak sebagai instrumen fiskal juga dipergunakan untuk mendorong investasi. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memprediksi kinerja penerimaan perpajakan diperkirakan… Read More ›
Advance Pricing Agreement, Fasilitas Pencegah Sengketa Pajak
Kepastian dalam bisnis merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi dunia usaha, terlebih di masa sekarang kala pandemi Covid-19 menyerang. Ketidakpastian sangat erat kaitannya dengan risiko dan peningkatan biaya, yang tentu saja tidak dikehendaki para pelaku usaha meskipun seringkali tidak dapat… Read More ›
Kemenkeu Siapkan Beleid Pajak Barang Bekas
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan pemerintah tengah menyiapkan aturan soal simplifikasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk barang bekas. Regulasi tersebut akan dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan demi memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk… Read More ›
Pak Tani Pun Dipajaki Lho di Indonesia Ini….
Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan tetap melanjutkan pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk para petani. Keputusan tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 89/PMK.010/2020 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Atas Barang Hasil Pertanian Tertentu…. Read More ›
Cara Kemenkeu memperluas basis pajak ke sektor pertanian
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah memperluas basis pajaknya ke sektor pertanian. Caranya dengan mempermudah kemudahan penghitungan pajak pertambahan nilai (PPN) atas produk-produk sektor pertanian. Secara teknis perhitungan PPN tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 89/PMK.010/2020 tentang Nilai Lain sebagai… Read More ›
Sri Mulyani Beri BKPM Kewenangan Diskon Pajak ke Investor
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) resmi mendapatkan kewenangan untuk memberikan diskon pajak berupa tax allowance atawa fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) badan. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.010/2020 tentang Fasilitas PPh untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu… Read More ›
Petani Beromzet Rp 400 Juta per Bulan Bisa Pilih Tarif PPN 1 Persen
Pemerintah kini mengatur nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak dalam pajak pertambahan nilai (PPN) para petani, yang memiliki omzet Rp 4,8 miliar dalam setahun atau Rp 400 juta per bulan. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 89… Read More ›
Ada Skema Baru Pajak Pertanian, Potensi Penerimaan Negara Hanya Rp 300 Miliar
Pemerintah mengeluarkan skema baru dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada produk pertanian. Petani yang menjual produk pertanian tertentu bisa mendapatkan tarif PPN 1 persen dari harga jual, namun harus memberikan pemberitahuan kepada Ditjen Pajak. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan… Read More ›
Skema Baru Pemungutan PPN Pertanian, BKF: Supaya Proporsional
Perubahan skema pengenaan PPN kepada pengusaha kena pajak (PKP) produk pertanian dimaksudkan untuk menberikan kepastian kepada wajib pajak (WP). Selama ini produk pertanian sebagian besar tidak dikenakan PPN, padahal kontribusi pertanian kepada produk domestik bruto (PDB) cukup besarnya di kisaran… Read More ›