JAKARTA. Revisi Peraturan Pemerintah  (PP)  Nomor 52/2011  tentang  fasilitas  tax allowance belum  juga kelar. Namun pemerintah, dalam hal ini  Kementerian  Keuangan (Kemkeu),  optimistis  revisi pemberian insentif pajak kepada perusahaan tersebut bakal  rampung pada  semester pertama 2015.

Kepala  Badan  Kebijakan Fiskal (BKF) Kemkeu Suahasil Nazara mengatakan,  ada beberapa perubahan krusial yang terjadi dalam revisi aturan  tax allowance tersebut.

Pertama, proses pembahasan perijinan tax allowance bakal diperpendek. Contohnya, proses pemberian tax allowance di Kemkeu, otoritas yang akan menetapkan pemberian tax allowance, akan dibuat lebih cepat.

Selama ini ada beberapa tahapan  yang  perlu  dilewati. Seluruh  tahapan untuk memprosesnya  bisa  berlangsung 14 hari. “Kami akan persingkat sesingkat mungkin,” ujar Suahasil, Kamis (5/3).

Kedua, dalam revisi  tersebut,  pemerintah  juga  akan menekankan  pentingnya  rekomendasi perusahaan penerima  tax allowance dari Badan Koordinasi  Penanaman Modal (BKPM). Sebenarnya, selama  ini pun  rekomendasi BKPM  telah menjadi  unsur yang tertera dalam PP Nomor 52/2011.

Hanya  saja,  peran  BKPM masih belum kuat. “Akan ada aturannya yang mengatakan harus ada  rekomendasi dari BKPM,” terangnya. BKPM dalam hal ini akan melihat dari sisi profil industri yang nantinya  akan  dikaitkan  dengan kementerian terkait.

Ketiga, mengenai  sektor-sektor penerima tax allowance , Suahasil mengatakan sektornya penerima berdasarkan kode HS dari sektor yang menerima tax allowance. Selama ini kode HS sering mengalami perdebatan karena kurang jelas.

Nantinya,  dalam  revisi, kode HS ini akan dibuat lebih jelas sehingga  tidak ada  lagi perdebatan yang memakan waktu lama. Saat ini usulan revisi aturan tax allowance ini cukup banyak. Misalnya  permintaan Kepala BKPM Franky Sibarani yang berharap industri padat karya masuk  dalam  jajaran penerima  insentif  pajak  ini.

Franky  beralasan,  insentif tersebut diperlukan agar  investasi  pada  industri  padat karya meningkat. Selama  ini,  industri  yang dapat menikmati insentif berupa potongan pajak penghasilan  (PPh)  tersebut  hanya lima bidang usaha. Yakni  industri logam dasar, pengilangan minyak bumi, permesinan, sumber daya terbarukan dan peralatan komunikasi.

Asal tahu saja, revisi aturan mengenai  fasilitas  tax allowance ini masuk dalam paket insentif fiskal yang dikeluarkan pemerintah baru. Sebelumnya,  pemerintah  sudah meluncurkan  revisi  fasilitas tax holiday. Kebijakan tersebut dilakukan demi menarik minat  investor  asing  untuk berinvestasi di Indonesia

Sumber: KONTAN

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:berita pajak, revisi aturan pajak, revisi tax allowance, tax allowance