JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menuntaskan kesepakatan asas kesetaraan (resiprokal) pebankan dengan sejumlah negara. OJK bakal meneken nota kesepakatan atau memorandum of understanding (MoU) dengan Financial Supervisory Service (FSS) Korea Selatan, OJK juga membidik MoU dengan otoritas bank China, yakni China Banking Regulatory Commission (CBRC).

MoU ini merupakan realisasi dari pelaksanaan asas kesetaraan. “Pada bulan April 2015, OJK akan MoU dengan Korea,” kata Muliaman D. Hadad, Ketua Dewan Komisioner OJK, Selasa (10/3).

Asal tahu saja, perbankan asal Indonesia, yakni Bank Negara Indonesia (BNI) merasa kesulitan untuk membuka cabang di Korea. Kondisi sebaliknya terjadi atas bank asal Negeri Ginseng itu di Indonesia.

Sedangkan terkait China, saat ini Bank Mandiri sudah mulai melancarkan ekspansi. “Bank Mandiri sudah ada di Shanghai, tapi masih kesulitan mentransaksikan renminbi,” imbuh Muliaman.

Pembentukan MoU dengan China yang ditargetkan terlaksana semester I-2015. Tujuannya memberikan jalan bagi pembukaan cabang penuh bank asal Indonesia sehingga bisa penghimpunan dana dan penyaluran kredit di China.

Jika tak ada aral melintang, OJK juga akan memperluas ekspansi pembentukan MoU dengan negara lain, seperti Myanmar dan Arab Saudi. Sebab, potensi bisnis remitansi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi sangat menjanjikan.

Royke Tumilaar, Direktur Treasury dan Market Bank Mandiri bilang, pihaknya sedang memproses izin kepada regulator China. “Kami targetkan menjalankan bisnis renminbi pada kuartal III atau kuartal IV-2015,” kata Royke.

Bank Mandiri pun akan menambah modal kantor di China untuk memenuhi persyaratan. Bank Mandiri kelak bisa menjalankan transaksi money market renmimbi.

Sementara, Abdullah Firman Wibowo, SVP & Head of International BNI menyatakan, BNI memiliki target memperoleh izin full branch pada kuartal II-2015 dari otoritas Korea Selatan

Sumber: Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:artikel pajak, bank, berita pajak, OJK, Otoritas Jasa Keuangan, pajak, perbankan, resiprokal