Jakarta. Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) terus membenahi struktur organisasi dibawah kepemimpinannya. Setelah membentuk Kantor Kepresidenan, kali ini Jokowi mengangkat Ardan Adiperdana sebagai Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengantikan Mardiasmo yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan.

Berbeda dengan masa pemerintahan sebelumnya, kali ini kepala BPKP langsung dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Sebelumnya kepala BPKP dilantik oleh Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Kini secara strukturan BPKP berada langsung di bawah Presiden, yakni di bawah Koordinasi Kepala Staf Predisen Luhut Binsar Panjaitan. Pengangkatan Ardan tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 24/M/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Kepala BPKP.

Di bawah kepemimpinan Ardan, BPKP akan bertugas dan menilai kinerja kementerian/lembaga (K/L) secara internal sekaligus membuat sistem peringatan dini (early warning system). “Begitu ada hambatan, kami akan member informasi kepada pihak yang kompeten untuk diambil keputusan,” kata Ardan, Jumat (13/3).

Selain menilai kinerja kementerian dalam melaksanakan tugasnya, Ardan bilang BPKP ke depan juga akan fokus untuk membantu mendongkrak Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ada di masing-masing K/L.

Sekretaris Kabinet Andri Widjajanto mengatakan, kedepan peran BPKP akan lebih berat mengingat anggaran belanja pemerintah saat ini jauh lebih besar ketimbang pemerintah sebelumnya. Selain itu tugas BPKP ke depan juga tidak hanya mengawasi kinerja kementerian dalam pelaksanaan anggaran tetapi juga diminta untuk melakukan pendampingan kepada K/L pada masa pra-audit.

Tujuannya, kata Andri agar penyerapan anggaran dan target kinerja K/L bisa tercapai. “Beban (kerjanya) lebih berat, sehingga perlu cara-cara yang lebih cerdas dalam menjalankan program (pengawasan),” kata Andi.

Sumber : Kontan

pajak@pemeriksaanpajak.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:artikel pajak, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, berita pajak, BPKP, kementerian, peringatan dini