Merdeka.com – Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan terjadinya perlambatan ekonomi di kuartal I 2015. Ekonomi hanya tumbuh 4,71 persen, jauh lebih rendah dibanding periode sama tahun lalu yang mencapai 5,2 persen.

Bersamaan dengan tak maksimalnya kinerja perekonomian nasional, hembusan isu perombakan atau reshuffle kabinet semakin kencang. Apalagi beberapa pihak menilai tim ekonomi Jokowi-JK tidak maksimal dalam bekerja. Reshuffle kabinet diyakini bukan solusi utama memburuknya kinerja ekonomi.

“Reshuffle kewenangan Jokowi. Harus diidentifikasi perlambatan ekonominya. Banyak faktor eksternal. Yang pasti kalau ada perlambatan ekonomi dunia, faktor governance expenditure, kalau pemerintah tidak merecoki daya beli masyarakat baseline 5 persen,” ujar Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati di Kantor BKPM, Jakarta, Rabu (6/5).

Persoalan utama dari kondisi ekonomi saat ini adalah turunnya konsumsi masyarakat. Kondisi ini tidak lepas dari ambisi pemerintah mengejar ruang fiskal dengan menelurkan kebijakan pencabutan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium.

Sektor industri yang diharapkan bisa bergerak ternyata terhambat kebijakan kenaikan tarif listrik.

“Wajar saja bila kinerja perusahaan tekstil dan lainnya yang sangat bergantung dengan listrik langsung mencatatkan kinerja buruk. Harusnya pemerintah menyetel keseimbangan, memikirkan setiap kebijakan ekonomi supaya punya desain komprehensif. Jangan ambisi saja dapatkan ruang fiskal,” jelas dia.

Sumber: Merdeka.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, ekonomi, industri, kabinet jokowi - jk, kabinet kerja, kebijakan fiskal, kebijakan pajak, listrik, pajak, penerimaan pajak, Peraturan pajak, perpajakan, reshuffle kabinet, ruang fiskal, sektor industri, tarif listrik, tarif pajak, tax, tunggakan pajak, wajib pajak