Berbenah Sana-Sini, Tarif pun Kian Tinggi

BPJS-KesehatanRona kelegaan terpancar dari wajah Fachmi Idris saat memasuki ruang konferensi pers di Menara Merdeka, Jakarta, markas Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Selasa (4/8) lalu. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ini boleh bernafas lega usai mengikuti pertemuan khusus selama hampir tiga jam hari itu.

Dalam pertemuan tersebut hadir Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank OJK Firdaus Djaelani, Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jaih Mubarok, dan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Chazali H. Situmorang. Rapat khusus ini juga dihadiri perwakilan dari Kementerian Kesehatan (Kemkes) dan Kementerian Keuangan (Kemkeu).

Pertemuan tersebut memuncaki polemik panas yang menyeruak beberapa waktu belakangan. Buntut dari hasil Itjima’ Ulama Komisi Fatwa MUI di Tegal, Jawa Tengah, awal Juni lalu. Salah satu hasil itjima’ atawa rekomendasi Komisi Fatwa MUI menyebutkan, penyelenggaraan BPJS Kesehatan saat ini mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan kaidah syariah. “Nah, setelah itu isu yang berkembang menjadi kian melebar, semua orang ikut bicara bahkan ada kata-kata menyeramkan seperti haram segala,” ujar Firdaus.

OJK ingin agar polemik tersebut tidak semakin berlarut-larut. Maklum, stempel haram sudah membuat mayoritas orang Indonesia yang menganut Islam menjadi resah. Dus, wasit industri keuangan ini berinisiatif menggelar pertemuan, dengan menghadirkan para pemangku kepentingan dalam satu meja.

Lalu, apa saja isi pembicaraan tersebut? Firdaus membeberkan, dalam pertemuan yang dihadiri oleh enam pihak itu, MUI menjelaskan isi persis itjima’ Komisi Fatwa tentang BPJS. “Tidak ada kosakata haram dari MUI tentang penyelenggaraan BPJS,” tegas Firdaus.

Nah, dari pertemuan itu, akhirnya tercapai sebuah kesepakatan membentuk tim bersama untuk menindaklanjuti hasil rekomendasi MUI tentang BPJS Kesehatan. Tim bersama ini terdiri atas unsur dari BPJS, MUI, pemerintah, DJSN, dan OJK. “Mulai Rabu (5/8) tim akan bekerja dan semoga pembahasan teknis bisa selesai pekan ini juga,” ungkap Firdaus.

Warga antre untuk mendapatkan pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Kantor BPJS, Jalan AP Pettarani, Makassar, Sulsel, Kamis (2/1/2014). Pemerintah mulai memberlakukan BPJS bidang kesehatan per tanggal 1 Januari 2014 untuk masyarakat kurang mampu, agar dapat meperoleh perlindungan dari asuransi kesehatan gratis. FOTO: MUHAMMAD IDHAM AMA/FAJAR/JPNN

Pilihan syariah

Meski begitu, Fachmi menegaskan, BPJS Kesehatan bakal tetap menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKN) sesuai perintah undang-undang. Jadi, tidak ada perubahan konsep penyelenggaraan layanan BPJS Kesehatan. Apalagi, sampai mendirikan secara khusus lembaga BPJS Syariah. “Tapi, kami siap memfasilitasi bila ada masyarakat yang menginginkan yang syariah di BPJS,” kata dia.

Bentuknya, bisa berupa pemberian dua formulir pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan. Pertama, formulir pendaftaran konvensional. Kedua, formulir dengan akad syariah bagi mereka yang ingin mengikuti ketentuan syariah.

Untuk yang memilih ketentuan syariah, pengelolaan dana iuarannya akan ditempatkan di instrumen syariah atau bank syariah. “Kalau akadnya jelas, unsur-unsur yang tidak syariah itu hilang,” ucap Fachmi.

Tiga unsur ketidaksyariahan BPJS kesehatan, menurut MUI, gharar (ketidakpastian), maisir (judi), dan riba. Kendati ada pilihan akad syariah, Fachmi memastikan, layanan BPJS Kesehatan tidak akan membeda-bedakan antara keduanya.

Langkah penyesuaian BPJS Kesehatan itu bisa berjalan mulus jika tidak ada tabrakan dengan regulasi yang lebih tinggi. Sehingga, tim bersama bisa menghasilkan keputusan lebih cepat. “Akan cukup dengan keputusan direksi. Bisa lama bila harus ada perubahan undang-undang,” kata Fachmi.

Tapi, pilihan akad syariah hanya akan diperuntukkan bagi masyarakat yang baru mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Sedang masyarakat yang saat ini sudah terdaftar sebagai peserta, tidak dibuka pendaftaran ulang. “MUI tidak mempermasalahkan yang sudah jadi peserta,” cetus Firdaus.

Apalagi, pendaftaran ulang bagi ratusan juta orang yang telah menjadi peserta BPJS Kesehatan dinilai kurang efisien. Firdaus berharap, peserta BPJS tetap melanjutkan kepesertaan dan membayar iuran. Dan, dia mengimbau, tetaplah mendaftar bagi masyarakat yang belum menjadi peserta BPJS.

bpjs1Premi naik

Kelar isu syariah, BPJS Kesehatan sejatinya masih menghadapi rentetan persoalan yang cukup panjang. Kesenjangan keuangan, salah satunya. Fachmi mengungkapkan, ketimpangan nilai antara iuran peserta yang masuk dengan klaim atawa manfaat yang dibayarkan kepada provider BPJS sejauh ini masih cukup besar.

Kalau tahun lalu nilai defisit BPJS Kesehatan sebesar Rp 2 triliun-Rp 3 triliun, maka tahun ini diperkirakan ada bolong anggaran mencapai Rp 5 triliun-Rp 6 triliun. “Suntikan dana sudah ada, tinggal menunggu teknis pencarian dari Kementerian Keuangan,” ujar Purnawarman Basundoro, Direktur Hukum, Komunikasi, dan Hubungan Antar Lembaga BPJS.

Suntikan modal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2015 tentang Tambahan Penyertaan Modal Negara ke dalam Modal BPJS Kesehatan. Pasal 2 ayat 2 beleid yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 2 Juli lalu tersebut menyebutkan, suntikan modal bagi BPJS Kesehatan Rp 3,46 Triliun.

Terus, apa antisipasi BPJS Kesehatan jika nilai mismatch tahun ini ternyata melampaui angka tersebut? “Ya, kami kelola agar angkanya sebesar itu,” elak Fachmi diplomatis.

Jumlah klaim yang membeludak dan tidak seimbang dengan aliran dana iuran dari peserta memang sudah diprediksi, sebelum BPJS Kesehatan resmi berjalan. Nah, supaya keuangan BPJS tidak terus menerus berdarah-darah, opsi menaikkan tarif iuran atau BPJS Kesehatan pun makin mengerucut.

DJSN sudah mengajukkan usulan tarif baru kepesertaan BPJS Kesehatan kepada Kemkeu sebelum Lebaran. Yang menarik, tarif iuran baru yang diusulkan melonjak jauh dari usulan semula yakni Rp 27.500 untuk kelompok peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). “Kami ajukan tarif baru untuk PBI sebesar Rp 36.000 per orang per bulan,” ungkap Chazali H. Situmorang, Ketua DJSN.

Kalau usul itu disetujui pemerintah, maka kenaikkan tarif BPJS Kesehatan mencapai 87,25%. Saat ini tarif iuran untuk PBI adalah Rp 19.225 per peserta per bulan. Chazali mengklaim, Kemkeu sudah menerima usulan DJSN tersebut. Tapi, “Baseline anggaran Kementerian Kesehatan yang sayang dengar adalah hanya sebesar Rp 23.000 untuk PBI,” imbuhnya.

Info saja, dalam RAPBN 2016, pemerintah menyiapkan anggaran untuk membayar iuran PBI total Rp 40 triliun.

Cuma, dalam hitungan DJSN, bila memakai angka iuran Rp 23.000 per peserta untuk PBI, rasio antara premi dan pembayaran klaim tahun ini tetap belum akan tertutup. Sedangkan kalau memakai tarif usulan baru yakni Rp 36.000, nilai defisit anggaran yang ditanggung BPJS Kesehatan tahun ini bisa ditambal. Begitu pula untuk tahun depan. Chazali menjamin, klaim rasio tahun 2016 hingga 2017 bakal di bawah 100%, bahkan bisa di kisaran 90% sampai 95% saja.

Tahun ini, rasio ketimpangan tersebut diperkirakan masih di atas 103% atau sekitar Rp 5 triliun-Rp 6 triliun. Namun, jika pada ujungnya kelak pemerintah hanya sanggup menyetujui tarif premi baru di PBI di bawah Rp 36.000 per peserta, DJSN sudah menginventarisasi upaya-upaya lain guna mendapat sumber anggaran lain untuk menyokong BPJS Kesehatan.

Pertama, usulan kenaikan cukai rokok dan minuman keras. Pendapatan pemerintah dari kenaikan cukai rokok, menurut hitungan DJSN, bisa menambal defisit keuangan BPJS Kesehatan. Mengapa rokok yang menjadi sasaran? Chazali beralasan, menilik data statistik, perokok punya risiko lebih besar menderita penyakit.

Kedua, pemakaian anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk ikut urunan menyokong BPJS Kesehatan. Selama ini anggaran BPJS ditopang sepenuhnya oleh anggaran pemerintah pusat alias APBN saja. “APBD sumbernya juga dari APBN. Bila beban BPJS Kesehatan dibagi per daerah bisa lebih kecil,” kata Chazali.

Irfan Humaidi, Kepala Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan, menambahkan, penyesuaian besaran iuran BPJS memang tidak terelakkan. Maklum, sejak awal dibentuk, kesenjangan itu sudah ada, menilik kekuatan bujet pemerintah yang terbatas. “Harusnya tahun ini ada kenaikan, tapi kalau tidak bisa, ya, tahun depan,” ujarnya.

Yang pasti, kalau tarif iuran untuk PBI dinaikkan, besar iuran untuk kelompok peserta non-PBI juga bakal ikut terkerek. “Tidak mungkin tarifnya di bawah PBI,” imbuh Irfan.

DJSN belum memastikan beberapa persis angka kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk peserta non-PBI. “Untuk peserta yang mendapatkan manfaat rawat inap kelas satu dan dua kemungkinan agak tajam kenaikannya. Cuma, saya belum bisa ungkap perkiraan angkanya karena tarif PBI juga belum pasti,” kilah Chazali.

Data terakhir tercatat, peserta BPJS Kesehatan dari kelompok kelompok PBI mencapai 97,08 juta orang. Adapun peserta untuk kelompok non-PBI yaitu pekerja penerima upah dari kalangan PNS, TNI, dan Polri sebesar 19,5 juta orang. Lantas, jumlah peserta kelompok pekerja bukan penerima upah atau perorangan ada 12,9 juta orang. Sisanya adalah peserta BPJS dari kalangan bukan pekerja sejumlah 4,8 juta orang.

DJSN memprediksikan, tahun depan, jumlah peserta PBI bakal meningkat. Dus, jumlah klaim tahun depan kemungkinan besar juga akan ikut membengkak. Alhasil, usulan kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan diharapkan bisa gol.

 

Sumber: Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: