Kemhub Wajibkan Sistem DO Online untuk Impor

Dengan pelayanan pengiriman pesanan online, arus barang pelabuhan lebih mudah

JAKARTA. Kementerian Perhubungan menerbitkan beleid untuk kembali memudahkan proses bongkar muat di pelabuhan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah menandatangani Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 120 Tahun 2017 tentang Pelayanan Pengiriman Pesanan Secara Elektronik (Delivery Order Online) Barang Impor di Pelabuhan.

Dalam aturan yang dirilis pada 28 Desember 2017 ini, Kemhub menegaskan bahwa order pengiriman atau delivery order (DO) online menjadi bukti penyerahan barang impor. Dengan begitu, DO online adalah bukti penyerahan barang yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan UU.

Berlaku mulai 28 Juni 2018 atau enam bulan sejak diundangkan, pemerintah mewajibkan badan usaha pengelola terminal, perusahaan angkutan laut, perusahaan jasa pengurusan transportasi atau wakil pemilik barang menerapkan sistem pelayanan DO online barang impor.

Pada tahap awal, penerapan DO online barang impor akan diberlakukan di empat pelabuhan yakni Pelabuhan Makassar, Belawan, Tanjung Priok dan Tanjung Perak.

Kemhub mengancam memberikan sanksi bagi pengeola terminal, perusahaan angkutan laut, perusahaan jasa pengurusan angkutan laut, dan perusahaan pengurusan transportasi /wakil pemilik barang yang tidak menerapkan layanan DO online.

Nantinya DO online barang impor akan diintegrasikan dengan sistem Indonesia National Single Window (INSW), Inaportnet dan sistem terkait.

Hemat biaya

Wakil Direktur Utama PT Jakarta International Container Terminal (JICT) Riza Erivan bilang pihaknya telah mempersiapkan sistem DO Online. Namun menurutnya JICT masih akan melakukan sosialisasi ke pengguna jasa shipping line. “Setelah enam bukan dan Permen ini berlaku akan menjadi mandatory,” katanya, Rabu (10/1).

Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi berharap lancarnya proses impor barang membuat efisiensi biaya. Dia menyebut dari DO online saja akanterjadi penghematan hingga 87,7% dari biaya yang harus dikeluarkan sebelumnya.

“Pergerakan dokumen banyak penghematan dan memudahkan monitoring di pelabuhan. Menurut Perhitungan ALFI dari proses kelancaran barang akan ada penghematan hampir Rp 1 triliun,” katanya.

Sumber: Harian Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Artikel

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: