Ichsanuddin Noorsy: RUU Pengampunan Pajak Permalukan Indonesia

3D person carrying the word tax isolated over a white background

3D person carrying the word tax isolated over a white background

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengamat kebijakan publik Ichsanuddin Noorsy mengingatkan Rancangan Undang-undang Pengampunan Pajak Nasional, tidak datang dengan tiba-tiba. Dirinya kemudian mengungkap, hari ini, Selasa (6/10/2015) DPR sedianya akan membahas RUU tersebut.

“Saya kira RUU itu tidak muncul dari langit walau langsung menyalip puluhan UU lain yang harus segera diselesaikan. Dengan demikian ada tangan-tangan yang amat berkuasa hingga RUU Pengampunan Pajak Nasional masuk dalam kategori mendesak dibutuhkan (prioritas),” papar Noorsy.

“Bobot kategori ini tak lain karena ada kalangan yang menyebut bahwa dengan adanya UU ini, para koruptor akan menarik dananya di luar negeri masuk ke Indonesia sekitar Rp 1.000 triliun. Suatu jumlah yang mnggiurkan bagi penguasa di tengah kepercayaan terhadap rupiah sudah pada level buruk,” ungkapnya.

Sebenarnya, ia menegaskan, jumlah ini baru sekitar 80 persen dari apa yang diduga. Dengan mnggunakan nilai tukar Rupiah 14.000 per 1 dolar AS, berdasarkan perhitungan dari dana yang dibawa lari pada krisis 1997-2004, jumlahnya mencapai Rp 1.220 triliun atau setara USD87 miliar.

“Hal ini saya kemukakan pada tahun 2004 saat BPPN ditutup dan dilanjutkan dengan PT PPA. Hitungan ini nyaris sama dengan pernyataan seorang analis di Singapura. Soalnya bukan hanya, apakah benar lewat UU Tax Amnesty itu maka hasil rampokan kembali ke kandang?” Noorsy mempertanyakan.

Dirinya tak yakin hal ini karena buruknya penegakkan hukum di Indonesia. Sisi lain dampak dari UU ini adalah mempermalukan Indonesia di beberapa negara karena Indonesia sedang mminta negara-negara tempat penyimpanan duit kotor itu untuk membuka informasi.

Inilah, yang menurutnya, pekerjaa interpol Kepolisian RI. Saat yang sama, lanjutnya, kerja KPK semacam diciutkan karena koruptor dapat ampunan baik hartanya maupun badan dan nama baiknya.

Begitu kerja PPATK, kata Noorsy lagi, menjadi nyaris tidak berguna mnghadapi koruptor kakap ini. Secara umum, RUU Tax Amnesty sama dengan pengakuan, Indonesia adalah negri koruptor yang baik hati kepada pnjahatnya.

“Dalam perspektif pidana, memang dikenal azas pengampunan sepanjang yang bersangkutan bayar ganti rugi. Nah, untuk ganti rugi ini, kita tak tahu berapa tuntutan ganti rugi terhadap mereka yang diatur dalam regulasi ini,” Noorsy menegaskan.

Catatan khususnya adalah, RUU Tax Amnesty ini layak mepertimbangkan rakyat miskin Indonesia yang jumlahnya mencapai lebih dari 120 juta orang dengan batas gris kemiskinan 2 dolar AS sehari. “Saya kuatir koruptor itu juga masuk kategori miskin hanya saja miskin moral,” tegas Noorsy.

 

Sumber: TRIBUN NEWS

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Pengampunan pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: